Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk mendukung kebangkitan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki daya saing, produktif, dan memajukan budaya literasi di Indonesia.

Kerja sama di antara dua institusi pemerintah tersebut dijalin dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, secara virtual.

Syarif Bando menyatakan nota kesepahaman memiliki tujuan pemanfaatan akses informasi dalam peningkatan literasi bidang perkoperasian, UMKM, serta kewirausahaan melalui perpustakaan.

"Penandatanganan ini akan memberikan ruang lebih dalam pemanfaatan perpustakaan secara luas terutama kepada masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan," kata Syarif dalam keterangannya pada Rabu.

Peningkatan produktivitas dalam negeri dapat dimulai dari UMKM. Syarif Bando menambahkan, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dengan menguasai keahlian yang didapat dari buku ilmu terapan dan usaha mikro. Buku-buku ini mesti tersedia dalam bentuk tercetak maupun digital.

"Buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bisa dimasukkan dalam aplikasi buku digital milik Perpusnas yaitu iPusnas, sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat terutama generasi muda yang sangat familiar dengan dunia digital," katanya.

Sementara itu, Teten Masduki menyatakan literasi adalah hal yang sentral bagi pelaku koperasi dan UMKM. Apalagi, mayoritas pelaku usaha di Indonesia ialah UMKM.

"Sebanyak 99,9 persen dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Kreativitas, inovasi, hingga edukasi menjadi faktor kunci bagi para pelaku UMKM untuk terus bertahan dan beradaptasi dengan segala situasi," kata Teten.

Dia menambahkan, kerja sama ini merupakan upaya revitalisasi perpustakaan di lingkungan Kemenkop dan UKM. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas perpustakaan.

"Kerja sama ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, pengembangan teknologi dan informasi serta infrastruktur untuk menjadikan perpustakaan lebih adaptif, modern, dan digital di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM," kata dia.

Secara rinci, ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup tujuh kegiatan yaitu pengembangan sumber daya manusia, sumber daya perpustakaan dan kepustakawanan terkait literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan; pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bidang perpustakaan, kepustakawanan dan literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan.

Selain itu pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS), peningkatan kualitas perpustakaan melalui optimalisasi (penyediaan, pertukaran, penyebarluasan) dan pemanfaatan bersama sumber-sumber informasi dan koleksi di bidang perpustakaan, perkoperasian, UKM dan kewirausahaan.

Adapula tentang penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional, dan penguatan Gerakan Nasional Gemar Membaca dan literasi Serta jurnal ilmiah bidang perkoperasian, UKM dan kewirausahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Perpustakaan tidak hanya koleksi buku, tapi harus transfer pengetahuan

Baca juga: DPR setujui pagu anggaran Perpusnas 2022 sebesar Rp667,52 miliar

Baca juga: Perpusnas sebut penerbit dan produsen disiplin serahkan KCKR

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2021