Satgas ungkap karakteristik kematian akibat COVID-19 di daerah

Satgas ungkap karakteristik kematian akibat COVID-19 di daerah

Ketua Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual dari Graha BNPB Jakarta, Kamis (2/9/2021). (ANTARA/Andi Firdaus).

Pemerintah daerah harus mulai meninjau karakteristik kematian di daerahnya masing-masing, baik berdasarkan usia maupun berdasarkan tingkat gejalanya.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito ungkap sejumlah karakteristik kematian akibat COVID-19 di Indonesia yang perlu diwaspadai.

"Kita memerlukan pendekatan khusus yang berfokus pada penurunan angka kematian," kata Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual yang dipantau dari kanal YouTube BNPB dari Jakarta, Kamis sore.

Wiku mengatakan angka kematian yang tinggi di sejumlah daerah bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya rumah sakit yang penuh, alat-alat yang tidak tersedia di rumah sakit rujukan, tidak adanya tempat isolasi terpusat, adanya tempat isolasi terpusat namun tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Atau bisa karena penanganan warga yang terkena COVID-19 tidak dilakukan dengan sesegera mungkin karena tidak berjalannya fungsi posko atau satgas di level kelurahan/desa," ujarnya.

Baca juga: Satgas: Endemi bisa dicapai lewat kolaborasi pemerintah dan masyarakat

Baca juga: Wiku: vaksin Pfizer dapat digunakan masyarakat di atas 12 tahun


Pemerintah daerah tidak hanya wajib memahami data daerah, namun juga wajib mengaitkan satu data dengan yang lainnya agar dapat diidentifikasi masalah kematian yang sebenarnya.

Beberapa contoh data yang harus dikaitkan satu sama lain, kata Wiku, adalah hubungan data kematian dengan situasi yang berpotensi menjadi penyebab angka kematian yang masih tinggi. "Seperti data keterisian tempat tidur perawatan isolasi dan ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan," katanya.

Menurut Wiku, pemerintah daerah juga perlu mengaitkan data kematian dengan ketersediaan dan pemanfaatan tempat isolasi terpusat, bahkan hingga jumlah Satgas posko dan pelaksanaan fungsi posko hingga tingkat RT/RW.

"Pemerintah daerah harus mulai meninjau karakteristik kematian di daerahnya masing-masing, baik berdasarkan usia maupun berdasarkan tingkat gejalanya," katanya.

Wiku mengatakan seluruh kepala daerah wajib mencari tahu penyebab kematian, terutama di daerahnya dan menghubungkan dengan keadaan dan kapasitas daerahnya masing-masing agar dapat segera menemukan akar permasalahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.*

Baca juga: Pemerintah paparkan tiga modal Indonesia dapat merdeka dari COVID-19

Baca juga: Indonesia akan memiliki 261 juta dosis vaksin hingga Desember 2021

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diduga langgar PPKM, Wali Kota Malang minta maaf

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar