Kemenko PMK: Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya bansos

Kemenko PMK: Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya bansos

Menko PMK Muhadjir Effendy saat mengecek pembangunan wilayah kumuh pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis (2/9/2021). (ANTARA/HO-Kemenko PMK).

Rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan kemiskinan ekstrem tidak cukup diselesaikan melalui program bantuan sosial (bansos).

"Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema," kata Muhadjir Effendy melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat siang.

Menurut Muhadjir kemiskinan ekstrem masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Ia menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan.

Muhadjir mengatakan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh atau slum.

Baca juga: Pemerintah jadikan penanganan kawasan kumuh di Solo percontohan

Baca juga: Kementerian PUPR lanjutkan penataan kawasan kumuh di Pringsewu Lampung


Menurut Muhadjir untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni.

Muhadjir telah mengecek pembangunan wilayah kumuh pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis (2/9).

"Jadi karena itu penanganan daerah dengan kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujarnya.

Program Kotaku merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan "100-0-100", yaitu 100 persen akses universal air minum, nol persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Muhadjir mengapresiasi pembangunan Kotaku di kawasan Semanggi, Surakarta. Menurutnya upaya pengentasan wilayah kumuh itu akan dijadikan model percontohan untuk penanganan wilayah kumuh perkotaan di tempat lain.

"Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menjamin sampai tahun depan selesai," katanya.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK bersama Wali Kota Surakarta juga mengecek Rusunawa Semanggi. Rencananya Rusunawa Semanggi akan dirobohkan dan dibangun ulang karena kondisi bangunannya sudah tidak layak huni.

"Kebijakan ini sangat bagus. Karena bangunan ini sudah tidak layak untuk dihuni. Sangat berbahaya karena sudah ada korosi. Saya dukung," ujar Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir juga mengecek penataan ulang wilayah kumuh bagi 569 warga kurang mampu di lahan hak pakai Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon. Pembangunan itu sebagai komitmen Pemkot setempat dalam menata kawasan kumuh, sekaligus menjadi proyek percontohan tingkat nasional.

Baca juga: 12 RW kumuh di Jakarta Pusat dipercantik

Baca juga: Penataan kawasan kumuh Winongo Yogyakarta tetap dilanjutkan

 

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menko PMK: Plasma konvalesen terbukti efektif bantu pasien COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar