Komisi III setujui RUU Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-Rusia

Komisi III setujui RUU Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-Rusia

Arsip foto - Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/am.

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia-Rusia terkait Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau "MLA in Criminal Matters", untuk dibawa dalam Rapat Paripurna DPR dalam pengambilan keputusan Tingkat II.

"Apakah RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia-Rusia terkait Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini dapat disetujui untuk dibawa ke Tingkat II dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Selanjutnya, para anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam Raker tersebut menyetujui RUU MLA in Criminal Matters dan selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan Tingkat II.

Sebelum pengambilan keputusan tersebut, perwakilan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR terkait RUU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-Rusia Dipo Nusantara menjelaskan Panja telah menyelesaikan proses pembahasan terhadap Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang disampaikan masing-masing fraksi dengan prinsip kehati-hatian.

"Pada akhirnya Panja menyetujui secara keseluruhan naskah RUU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-Rusia untuk dapat dapat disetujui dalam rapat Komisi III DPR," ujarnya.

Setelah itu, seluruh perwakilan fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-Rusia, dan semuanya menyatakan setuju RUU tersebut dilanjutkan dalam proses pengambilan keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR.

Baca juga: Ketua DPR akan bicara soal keadilan vaksin di pertemuan WCSP
Baca juga: Anggota DPR ingatkan perlu peran warga laporkan penganut aliran sesat
Baca juga: Anggota DPR: pemerintah jamin keamanan data aplikasi PeduliLindungi


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR-pemerintah segera bahas Cipta Kerja pascaputusan MK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar