Menurut salah satu anggota DPRD Kota Jambi Junedi Singarimbun, salah satu contoh kesan dipaksakan adalah terkait jumlah pasti calon penerima program konversi itu.
"Sampai saat ini belum ada laporan atau kabar dari Pemkot Jambi berapa jumlah pasti penerima konversi. Padahal, program itu akan dimulai Januari 2011," ujar Junedi saat diminta tanggapannya di Jambi, Selasa.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, seharusnya Pemkot Jambi bersama Pertamina dan konsultan sudah memperoleh angka pasti calon penerima program konversi, sebab pelaksanaan program tersebut tidak sampai satu bulan lagi.
"Seharusnya proses sosialisasi setelah jumlah pasti penerima sudah jelas," katanya.
Untuk mendengar aspirasi masyarakat langsung akan program tersebut, belum lama ini beberapa anggota DPRD mengadakan reses. Dari hasil reses tersebut banyak warga Kota Jambi mengaku belum mengetahui rencana konversi tersebut, bahkan belum mendapatkan sosialisasi sama sekali.
"Akibatnya, ke depan sangat berbahaya karena tidak seluruh warga mengetahui cara penggunaan tabung gas ukuran tiga kilogram tersebut," katanya.
Anggota DPRD Kota Jambi lainnya, Edy Syam menambahkan, sebaiknya program konversi tersebut ditinjau ulang, agar pelaksanaannya harus benar-benar matang dan seluruh tahapan telah dilaksanakan secara optimal.
"Jika memang banyak masyarakat mengaku belum mendapat sosialisasi, selesaikan dahulu seluruh tahapan sosialisasi hingga masyarakat mengetahui semua. Jangan sampai karena mengejar `deadline` waktu pelaksanaan masyarakat justru dikorbankan," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi Muharman Nofriansyah mengakui, pihaknya belum mengetahui secara pasti jumlah penerima program konversi gas di Kota Jambi.
"Pendataan calon penerima paket konversi semua ditangani oleh pihak konsultan. Memang sampai saat ini kami belum mengetahui jumlah pastinya," katanya.
Menjelang pelaksanaan program konversi gas per-Januari 2011 pihak Pertamina Jambi telah menyiapkan sekitar 600 ribu tabung gas ukuran tiga kilogram berikut peralatan pendukung lainnya.
Meski begitu, banyak kalangan baik dari DPRD kabupaten/kota maupun pemerintah kabupaten di Provinsi Jambi mendesak agar program tersebut ditinjau ulang.
Alasannya, proses sosialisasi program tersebut dinilai belum berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Jambi khususnya di kawasan terpencil belum mengetahui program maupun penggunaan tabung gas.
Selain itu, fasilitas pendukung program konversi gas, yakni stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) dinilai masih kurang, sebab Provinsi Jambi baru memiliki satu unit SPBE, itupun belum resmi dioperasikan. (BS/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
