"Jangan sampai berpolemik terlalu jauh sehingga kehilangan arah. Perbedaan pendapat ini harus bisa diselesaikan dengan kepala dingin, artinya bagaimana nilai-nilai demokrasi dan sistem keistimewaan DIY bisa berjalan selaras," imbaunya mengakhiri kunjungannya ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dalam rangka mengikuti kegiatan kampanye terbuka pasangan cabup/cawabup Indartato-Prayitno, Rabu.
Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab dipanggil Ibas ini menambahkan, perbedaan pandangan terkait RUUK Yogyakarta akhir-akhir ini sebenarnya merupakan satu hal yang lumrah.
Sebab, polemik tersebut merupakan bagian yang tidak terelakkan dari sebuah proses pembentukan/penyusunan undang-undang yang berkualitas.
Menurut dia, ada mekanisme penggodokan di DPR RI yang harus dihargai prosesnya. "Partai Demokrat secara garis-besar menghargai seluruh pandangan maupun aspirasi yang berkembang, tetapi juga menginginkan proses ini berlangsung secara tenang dan semua mau berpikir jernih," ujarnya.
Karena itu, lanjut Ibas, terbuka sejumlah opsi atau pilihan kebijakan alternatif, mulai dari pengangkatan tanpa pemilihan (penetapan), pemilihan dengan suksesi kesultanan (demokrasi terpimpin), maupun pemilihan secara terbuka (demokrasi terbuka).
"Yang jelas, sistem kesultanan Yogyakarta tidak bisa dan tidak akan pernah dihilangkan, karena itu sudah menjadi bagian dari nilai budaya bangsa Indonesia. Partai Demokrat dalam hal ini juga tetap berpendapat bahwa Sri Sultan masih yang terbaik saat ini," tandasnya.
Menyinggung masalah pengunduran GBPH Prabukusumo, Ibas menyatakan, DPP Partai Demokrat menghormati keputusan tersebut dan mengapresiasi apa yang sudah dia lakukan terhadap partai pemerintah ini.
"Partai Demokrat mengabulkan pengunduran diri tersebut, memproses sesuai mekanisme yang berlaku, dan kemudian menunjuk saudari Angelina Sondakh sebagai pelaksana tugas sementara sampai digelarnya musda (musyawarah daerah) DPD Partai Demokrat DIY 2011 mendatang," jelas Ibas.
Dalam pernyataannya, Ibas secara tegas membantah opini yang berkembang mengenai penurunan suara Partai Demokrat di Yogyakarta pasca pengunduran GBPH Prabukusumo sebagai Ketua DPD PD Yogyakarta.
Menurut dia, dukungan untuk Partai Demokrat berdasarkan kinerja kader bukan dari polemik yang timbul.
"Kami akan konsisten menjadikan kepentingan masyarakat Yogyakarta sebagai landasan kokoh penyelesaian polemik ini. Sebagai partai pendukung pemerintah, tentu sikap Partai Demokrat mendukung setiap program pemerintah termasuk program-program prorakyat lainnya," katanya lugas.
(ANT-130/C004/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
