Karena sampai hari ini kami terdampak dan harus terus beroperasi tapi belum mendapat kesempatan untuk restrukturisasi kredit dan sebagainya karena kita bukan sektor prioritas. Kita mengajukan untuk hal tersebutJakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey berharap pasar swalayan (ritel) dimasukkan ke dalam sektor prioritas saat pandemi COVID-19.
"Dalam paparan tadi kami menyampaikan pertama, sektor ritel modern sebagai pendorong konsumsi rumah tangga karena Indonesia masih negara konsumsi yang sangat tergantung konsumsi rumah tangga, 57,6 persen tergantung konsumsi rumah tangga maka kami berharap supaya sektor perdagangan eceran atau pasar modern ini dapat dijadikan sektor prioritas," kata Roy di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.
Roy menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama para ketua asosiasi pengusaha lain termasuk Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid serta Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja.
Dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sektor esensial dan kritikal diberi pengecualian untuk dapat terus beroperasi.
"Karena sampai hari ini kami terdampak dan harus terus beroperasi tapi belum mendapat kesempatan untuk restrukturisasi kredit dan sebagainya karena kita bukan sektor prioritas. Kita mengajukan untuk hal tersebut," tambah Roy.
Roy juga berharap ada relaksasi terhadap berbagai peraturan untuk pengembangan pasawr swalayan.
"Yang kini masih menjadi kendala di antaranya untuk pengembangan ritel modern atau pasar swalayan ada peraturan yang mengatur harus dengan waralaba," ungkap Roy.
Padahal Roy menyebut saat masa pandemi, model waralaba bukan jadi satu pilihan untuk investasi.
"Khususnya yang bernilai signifikan misalnya supermarket, 'hypermarket' dan 'department store', sangat sulit untuk mencari pewaralabanya," tambah Roy.
Artinya, menurut Roy, sulit bagi pengusaha ritel untuk melakukan ekspansi usaha atau mencari investor bila model bisnis yang diterapkan harus berbentuk waralaba.
"Kita tidak bisa investasi, bahkan OSS (Online Single Submission) berbasis risiko yang sudah 'dilaunching' itu juga akan mengunci kami ketika kami mengajukan perizinan, pengembangan usaha harus dengan waralaba. Ini kita minta direlaksasi," ungkap Roy.
Persoalan ketiga yang diajukan adalah terkait dengan royalti musik yang diputar di pasar swalayan.
"Tarifnya ada perubahan dan penambahan kami cukup mengerti, tapi mekanisme perhitungan pengenaan royalti musik ini yang kami pertanyakan karena kalau diukur dari semua gerai atau pasar swalayan, ini yang menjadi nilainya signifikan padahal yang mendengar musik itu adalah 'customer' yang berjalan di gerai ritel modern atau pasar swalayan bukan produk-produk yang dipajang," jelas Roy.
Roy pun berharap agar ada pengaturan ulang untuk pembayaran royalti musik di pasar swalayan.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden mendorong agar para pengusaha optimistis menghadapi tantangan ke depan.
"Terkait sektor ritel, pemerintah sudah memberikan pembebasan, termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sudah ditanggung pemerintah, dan sektor ritel tentu masih meminta fasilitas lain," kata Airlangga.
Fasilitas lain itu termasuk mengenai Pajak Penghasilan (PPh), royalti musik dan waralaba.
"Ditinjau basis perhitungan pembayaran royalti, Bapak Presiden akan meminta kementerian teknis untuk menghitung, demikian juga terkait waralaba, Bapak Presiden meminta disesuaikan regulasinya agar fleksibel dan berharap kepada para pengusaha untuk semangat meningkatkan usahanya," tambah Airlangga.
Airlangga menjelaskan bahwa para pengusaha diminta untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2021 yang naik 7,07 persen.
"Dan setelah penanganan COVID-19 kita lebih baik dari negara lain, dan Indonesia ini bukan 10 besar yang angka COVID-nya tinggi, dan angka vaksinasi juga sudah relatif 107 juta vaksin, maka pengusaha terus didorong melakukan kegiatan ekonominya sehingga angka pengangguran dapat kita turunkan," kata Airlangga.
Baca juga: Konsultan properti: Mal harus tetap menjaga prokes dengan ketat
Baca juga: Pengusaha ritel minta pemerintah tinjau ulang usulan kenaikan pajak
Baca juga: Insentif tambahan PPN diharapkan bantu pelaku usaha sektor ritel
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
