Kebakaran Lapas Tangerang

Ketua MPR: Kebakaran lapas jadi "alarm" benahi pengelolaan manajemen

Ketua MPR: Kebakaran lapas jadi "alarm" benahi pengelolaan manajemen

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Antara/MPR RI)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai peristiwa kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, pada Rabu (8/9) dini hari, menjadi "alarm" bagi pemerintah untuk membenahi pengelolaan manajemen lapas di berbagai daerah yang banyak mengalami kelebihan kapasitas.

Berdasarkan data Ditjen Pas, katanya, Lapas Kelas 1 Tangerang ternyata mengalami kelebihan kapasitas, dari yang seharusnya hanya berkapasitas 600 orang, namun menampung sekitar 2.072 narapidana sehingga kelebihan kapasitas sampai 245 persen.

"Berdasarkan laporan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Reinhard Silitonga, ada 9 kamar di Blok C2 yang dihuni 122 narapidana habis terbakar. Idealnya, dari 9 kamar itu hanya diisi sekitar 40 narapidana," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Perlu pendekatan baru penanganan lapas

Dia menyampaikan keprihatinannya dan turut berdukacita atas wafatnya 41 narapidana dan puluhan narapidana lainnya yang terluka dalam kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang.

Bamsoet meminta kepolisian harus tetap menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran tersebut meskipun dugaan sementara disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena dipicu korsleting listrik.

Dia menjelaskan dari laporan Kementerian Hukum dan HAM diketahui bahwa Lapas Kelas 1 Tangerang sudah berusia 42 tahun. Lapas itu dibangun pada tahun 1972.

"Ironisnya, walaupun ada penambahan daya listrik, tetapi tidak pernah ada perbaikan instalasi listrik," ujarnya.

Baca juga: RS Polri buka pos ante mortem musibah kebakaran Lapas Tangerang

Dia meminta berbagai sarana dan prasarana lapas di berbagai daerah harus segera dievaluasi sehingga jangan sampai karena persoalan lemahnya perawatan, menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Menurut dia, para narapidana dengan statusnya tersebut tetap merupakan warga negara yang wajib dijaga dan dilindungi keselamatan jiwa dan raga oleh negara.

"Saya tahu Menteri Hukum dan HAM telah berkerja keras untuk melakukan berbagai perbaikan. Namun, kita memahami keterbatasan keuangan negara,sehingga kita belum mampu menghadirkan lapas yang ideal sesuai standar kemanusiaan universal," katanya.

Selain itu, Bamsoet meminta Polri tetap berusaha mengidentifikasi jenazah korban kebakaran dan apabila perlu melalui tes DNA dengan mendatangkan keluarga korban.

Baca juga: Delapan narapidana LP Tangerang masih dirawat

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wakil Ketua MPR sarankan capres pernah pimpin lingkup daerah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar