Kemenkeu siapkah langkah strategis perluas objek asuransi BMN

Kemenkeu siapkah langkah strategis perluas objek asuransi BMN

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan di Kantor Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/2/2020). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah.

Jadi tahun 2021 ini kita fokus pada tiga yaitu bangunan kantor, faskes dan pendidikan. Tahun depan baru yang lain dan aset vital lain di setiap K/L
Jakarta (ANTARA) - Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyatakan pihaknya sedang menyiapkan langkah-langkah strategis terkait perluasan objek asuransi barang milik negara (BMN).

“Kita akan menambah barang yang diasuransikan. Prinsipnya adalah pendidikan dan kesehatan. Tahun ini sementara untuk tiga objek saja, belum semua karena ada refocusing anggaran,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Encep mengatakan untuk saat ini fokus objek BMN yang diasuransikan oleh kementerian/lembaga (K/L) ada tiga yaitu bangunan atau gedung kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

Sementara untuk tahun depan, pemerintah berencana memperluas objek BMN yang harus diasuransikan seperti infrastruktur, peralatan, dan mesin.

“Jadi tahun 2021 ini kita fokus pada tiga yaitu bangunan kantor, faskes dan pendidikan. Tahun depan baru yang lain dan aset vital lain di setiap K/L,” ujarnya.

Ia menyebutkan telah ada 51 K/L yang mengasuransikan 4.334 nomor urut pendaftaran (NUP) atau aset BMN dari total 84 K/L per 31 Agustus 2021 dengan dengan premi sebesar Rp49,13 miliar dan nilai pertanggungan Rp32,41 triliun.

Berdasarkan KMK 118/KMK.6/2020 objek implementasi pengasuransian BMN secara keseluruhan meliputi 58.038 unit bangunan kantor dengan nilai Rp128,4 triliun, 5.549 unit bangunan kesehatan senilai Rp17,6 triliun dan 38.193 unit bangunan pendidikan senilai Rp41,6 triliun.

Adapun terhadap penyelenggaraan asuransi BMN dengan terbitnya Perpres 75/2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana terjadi perubahan proses bisnis yakni proses penganggaran, pengadaan, dan klaim akan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Dana.

Untuk tahap perencanaan dan penetapan asuransi BMN tetap dilakukan oleh K/L dengan alur sebelumnya seluruh proses bisnis pengasuransian BMN ini dilakukan oleh K/L.

Encep mengatakan skema baru ini akan berdampak terhadap industri asuransi yakni mempermudah proses bisnis yang semula melayani 81 K/L menjadi hanya satu konsumen baik dari proses pengadaan maupun klaim.

Ia pun mengingatkan agar industri asuransi juga perlu melakukan peningkatan kapasitas mengingat karena nantinya K/L akan mengasuransikan seluruh BMN-nya yang memenuhi persyaratan.

Baca juga: Kemenkeu sebut barang milik negara di 51 K/L telah diasuransikan
Baca juga: DJKN ungkap 10 K/L dengan nilai BMN terbesar 2020
Baca juga: Kemenkeu catat BMN hulu migas Blok Rokan capai Rp97,78 triliun

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menkeu inginkan manajemen aset negara tiru swasta

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar