'Leveling' juga mempertimbangkan dengan aspek kapasitas respon daerahJakarta (ANTARA) - Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan indikator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level daerah tidak hanya dilihat dari aspek laju penularan atau laju kasus aktif dan kematian.
"'Leveling' juga mempertimbangkan dengan aspek kapasitas respon daerah," ujar Prof Wiku dalam konferensi pers yang dipantau via daring di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, lanjut dia, perubahan pada salah satu aspek belum tentu mampu secara langsung memberikan perubahan yang signifikan, khususnya pada hasil tingkatan PPKM daerah.
Terlepas dari itu, Wiku mengatakan, kualitas pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 tetap menjadi objek pengamatan dan perbaikan berkelanjutan, mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan termasuk upaya akumulasi data sekitar 21 hari ke belakang.
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah konsisten terapkan indikator penetapan PPKM
"Umumnya, selama masa migrasi data ini ditemukan perubahan kondisi yang perlu ditindaklanjuti, misalnya angka kasus aktif yang berkurang akibat kasus tersebut sudah sembuh atau meninggal," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah harus berkoordinasi aktif untuk menyinkronkan datanya segera dengan harapan data bisa semakin dapat diimplementasikan/dioperasikan (interoperable).
Ia berharap tidak ada lagi laporan data yang terlambat dari daerah ke pusat sehingga pengambilan kebijakan bisa cepat dan tepat.
"Tidak ada lagi perbedaan data yang berbeda antara pusat dan daerah ke depannya," kata Wiku.
Baca juga: MPR: Perbaiki kualitas data bukan hilangkan indikator kematian PPKM
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2021
