"Dana kebencanaan itu idealnya memang disiapkan sekitar Rp20 tiliun per tahun, untuk disesuaikan dengan banyaknya bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia dalam kurun waktu 2010," katanya di Banda Aceh, Senin.
Hal itu disampaikan usai pertemuan antara Komisi VIII DPR dengan jajaran pemerintahan Provinsi Aceh, dan dipandu oleh Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, serta didampingi Kapolda Irjen (Pol) Fajar Prihantoro.
Namun, Ahmad Zainuddin yang juga Ketua Tim Komisi VIII untuk kunjungan kerja di Aceh itu menambahkan, penyediaan dana APBN selama ini disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
Pemerintah melalui pos dana APBN mengalokasikan anggaran penangganan darurat bencana setiap tahunnya mencapai sekitar Rp4 triliun.
"Kalau dana sebesar itu (Rp4 triliun) dibandingkan dengan banyaknya bencana alam di berbagai daerah, maka tidak cukup," katanya menambahkan.
Selain dana siap pakai Rp4 triliun, APBN juga menyiapkan anggaran sebesar Rp600 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jika ada bencana alam.
Ia mencontohkan, Aceh melaporkan kerugian akibat bencana alam banjir yang melanda sebagian wilayah itu dalam kurun waktu beberapa tahun ini sebesar Rp2,7 triliun.
"Kalau Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam itu, maka jelas secara keseluruhan anggaran bencana di pusat senilai Rp4 triliun, tidak cukup," katanya menambahkan.
Ahmad Zainuddin yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu menambahkan, pihaknya akan terus memperjuangkan anggaran untuk penangganan kebencanaan dan sosial serta agama.(*)
(T.A042/S019/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
