Ketua DPD RI: Perlu langkah konkret majukan ekonomi daerah perbatasan

Ketua DPD RI: Perlu langkah konkret majukan ekonomi daerah perbatasan

Arsip foto - Ketua DPD RI didampingi sejumlah senator mengunjungi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini di Pos Lintas Perbatasan Negara (PLBN) Terpadu Skouw, Jayapura, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-DPD RI.

Keberadaan Pos Lintas Batas Negara harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar
Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah membuat langkah konkret untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan seiring pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua.

"Keberadaan Pos Lintas Batas Negara harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin.

Baca juga: Ketua DPD kunjungan kerja untuk serap aspirasi di Lumajang

Menurut dia, perlu sinergitas antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sentra-sentra perekonomian baru.

Mantan Ketua Umum PSSI tersebut juga merasa diperlukan prioritas pada aktivitas perdagangan, yakni ekspor dan impor.

"Semua pihak terkait harus berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian di kawasan perbatasan. Ke depan diharapkan PLBN akan berkembang sehingga mampu mendukung aktivitas ekspor maupun impor," ucapnya.

Dengan diresmikannya PLBN di Sota diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam lokal yang memiliki prospek besar seperti sektor pertanian dan peternakan.

"Apalagi pada 2018 Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung padi nasional. Bahkan sudah mampu ekspor komoditi pertanian antara lain beras, kopra dan gaharu. Dengan dibangunnya PLBN tentu saja semakin memudahkan alur dan prosedur ekspor," katanya.

Kendati demikian, LaNyalla mengingatkan untuk tetap mengutamakan pada sektor keamanan karena daerah perbatasan memiliki risiko kejahatan dan kriminalitas tinggi.

"Tak boleh dikesampingkan adalah antisipasi kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas. Meningkatnya mobilitas masyarakat, arus masuk dan keluar, serta aktivitas perekonomian yang terjadi pasti akan mendorong adanya kejahatan," tutur senator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut.

Baca juga: Menkopolhukam dan Mendagri tinjau PLBN Sota di Merauke
Baca juga: Anggota DPD: Amendemen bukan harga murah

 

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ketua DPD sebut pandemi beri hikmah untuk mengetahui kelemahan fundamental

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar