perlunya desain ulang kebijakan input pertanian dengan mengedepankan solusi atas kegagalan pasar dalam mendorong penggunaan input secara optimalJakarta (ANTARA) - Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan skema pemberian subsidi pupuk kepada petani perlu diubah agar tepat sasaran dan tepat guna, serta untuk mengatasi penyalahgunaan bantuan pupuk yang diberikan oleh pemerintah.
Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan hasil studi CIPS menemukan bahwa disparitas harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi memunculkan pasar sekunder di mana penerima pupuk subsidi menjual kembali jatah pupuknya.
CIPS menilai disparitas harga juga memunculkan perburuan rente di sepanjang rantai distribusi dalam kasus subsidi pupuk tidak langsung. Murahnya pupuk bersubsidi juga dapat mendorong insentif yang salah seperti kasus overdosis pupuk urea di beberapa daerah di Jawa, meskipun penggunaan urea berlebihan juga merupakan gejala kurangnya pengetahuan akan pengelolaan tanaman yang baik.
Selain itu beberapa temuan CIPS juga menunjukkan bahwa dalam situasi kelangkaan atau keterlambatan pupuk subsidi, petani kecil cenderung mengurangi penggunaan pupuk ketimbang membeli pupuk nonsubsidi yang tersedia atau memilih mengolah kompos sendiri sebagai pengganti pupuk kimia.
“Dengan kata lain, pertimbangan subsistensi masih lebih besar daripada pertimbangan peningkatan produktivitas. Jika ada dua produk pupuk di kios tani, yang satu bersubsidi dan yang satu tidak, petani kecil juga lebih memilih produk yang lebih murah walaupun mungkin dengan potensi hasil lebih kecil karena unsur hara yang kurang seimbang,” kata Aditya.
Aditya menambahkan, hal ini juga menunjukkan adanya kegagalan pasar, di mana petani melihat unsur biaya lebih penting daripada manfaat pemupukan optimal. Hasil ekonomi menjadi kurang maksimal dan produksi pertanian kurang mampu mengimbangi permintaan.
“Intervensi diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar, salah satunya melalui intervensi pemerintah dengan kebijakan input. Di sisi lain, subsidi input, terutama pupuk, tidak hanya tidak efektif tetapi justru memunculkan masalah-masalah lain,” imbuhnya.
Penelitian CIPS merekomendasikan perlunya desain ulang kebijakan input pertanian dengan mengedepankan solusi atas kegagalan pasar dalam mendorong penggunaan input secara optimal.
Optimalisasi subsidi input pertanian dapat dicapai dengan beberapa cara. Pertama, subsidi pupuk bisa diubah menjadi pembayaran langsung kepada petani untuk memangkas calo dan memastikan bantuan tepat sasaran. Penerapan Kartu Tani, kata Aditya, sebenarnya sudah diarahkan untuk ini, namun perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi poin-poin berikutnya.
Pembayaran langsung harus dibatasi hanya untuk pembelian input dan tidak terbatas pada pupuk dan merek tertentu saja hingga memungkinkan petani menggunakan saldo bantuan sesuai kebutuhannya.
“Petani yang memiliki fasilitas pengolahan pupuk organik, misalnya, mungkin memiliki kebutuhan pupuk yang lebih sedikit, sehingga lebih penting baginya untuk dapat membelanjakan saldo bantuan sesuai kebutuhannya,” kata Aditya. Dia menyebut dengan berkurangnya disparitas harga setelah subsidi pupuk dialihkan akan mendorong masuknya produsen pupuk baru.
Baca juga: Anggota DPR usulkan pengalihan subsidi pupuk menjadi subsidi harga
Baca juga: Panja DPR ingatkan persoalan data masih krusial terkait pupuk subsidi
Baca juga: Perkuat akurasi data pangan, sinergi Kementan-BPS diapresiasi
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
