Menkominfo: Kerja sama antarnegara penting untuk lawan pandemi

Menkominfo: Kerja sama antarnegara penting untuk lawan pandemi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kiri) saat menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, H. E. Sri. Manoj Kumar Bharti, di Rumah Dinas Menkominfo, Jakarta, Kamis (16/9/2021). ANTARA/kominfo.go.id/am.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan kerja sama yang kuat antarnegara merupakan hal yang penting dalam melawan pandemi virus corona.

"Situasi pandemi COVID-19 merupakan situasi yang tidak menentu dan sulit bagi semua orang di dunia. Tidak ada satu negara pun yang dapat melawan pandemi ini sendirian, sehingga diperlukan kerja sama yang kuat, termasuk antarnegara," kata Johnny, saat menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, H. E. Sri. Manoj Kumar Bharti, di Rumah Dinas Menkominfo, Jakarta, Kamis (16/9).

Baca juga: Kasus aktif COVID-19 di Batam masih 121 orang

Pemerintah mengapresiasi setiap bantuan yang diterima dari luar negeri sebagai wujud nyata solidaritas dan bahwa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan berbagai negara.

Dalam pertemuan tersebut, Kominfo membahas dua fokus pemerintah dalam menangani pandemi yaitu sektor ekonomi dan kesehatan.

Pada sektor ekonomi, terdapat program Bangga Buatan Indonesia sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi, kita terus mendorong penguatan dan manfaat ekonomi digital karena saat ini tulang punggung perekonomian Indonesia adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07 persen dari PDB Indonesia," kata Johnny.

Baca juga: Kominfo ungkap peran radio dalam pelayanan publik dan tangkal hoaks

Pemerintah memberikan izin kepada rumah makan dan pusat perbelanjaan untuk kembali buka sambil mengikuti aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Pemerintah juga terus berupaya menerapkan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan membuat inovasi sektor teknologi serta menyiapkan talenta digital untuk mendukung peningkatan ekonomi digital.

Pada sektor kesehatan, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

"Dengan melibatkan peran serta masing-masing lembaga dan dilakukan melalui berbagai cara serta tergantung pada situasi terkini dari perkembangan Covid-19. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tren lonjakan kasus baru varian delta COVID-19," kata Johnny.

Kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama penurunan level penilaian nyata PPKM. Data dari laman covid19.go.id per tanggal 14 September, positivity rate Indonesia saat ini berada di bawah 5 persen.

"Atas pencapaian itu, pemerintah mengapresiasi upaya dan kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi. Meski demikian, saya tetap mengimbau agar seluruh elemen bangsa untuk tetap disiplin, tidak lengah dan terlena dalam euforia penurunan kasus positif COVID-19. Karenanya, masyarakat perlu disiplin dalam menerapkan 3M (mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai dobel masker, dan menjaga jarak/menghindari kerumunan)," kata Johnny.

Pemerintah secara konsisten melakukan tracing, testing dan treatment atau 3T.

Selain itu, pemerintah juga memantau lalu lintas internet melalui sistem monitoring telekomunikasi (QoS) dan untuk penerapan penanganan Covid-19 diterapkan melalui langkah-langkah seperti memonitor dan berupaya mendeteksi varian-varian baru, menyusun skenario transisi pandemi ke endemi, mengawasi ketat area publik, mendorong penggunaan teknologi layanan kesehatan digital, serta mengedepankan protokol kesehatan.

Indonesia juga fokus pada vaksinasi, termasuk distribusi vaksin.


Baca juga: Indonesia terima 207.000 dosis vaksin AstraZeneca

Baca juga: Kominfo: Informasi NIK presiden bukan dari sistem PeduliLindungi

Baca juga: Masker dan vaksinasi jadi gaya hidup sehat baru


 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Agar masyarakat tidak kaget saat UU PDP disahkan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar