"Sikap tersebut merupakan keputusan kongres PDI Perjuangan di Bali pada 2009 dan merupakan keputusan final," kata Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara "open house" tahun baru 2011 di kediaman mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Sabam Sirait, di Jakarta, Minggu.
Menurut Tjahjo, dengan sikap tegas tersebut PDI Perjuangan tidak mau berpolemik, apakah PDI Perjuangan akan bergabung atau tidak ke kabinet.
Kalau ada pihak-pihak yang menghembuskan wacana, bahwa Partai Demokrat membuka peluang kepada PDI Perjuangan untuk bergabung silakan saja.
"Kalau soal wacana boleh-boleh saja, tapi PDI Perjuangan memiliki sikap dan mekanisme internal," katanya.
Menurut dia, kalau PDI Perjuangan membangun komunikasi politik dengan partai lain hal itu sah-sah saja dalam politik praktis.
Membangun komunikasi politik, kata dia, tidak berarti PDI Perjuanan akan berkoalisi.
Penyamaan sikap dan koalisi partai politik, menurut dia, biasanya dilakukan menjelang atau usai Pemilu.
"Pemilu 2014 itu masih lama," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas mengatakan, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat membangun komunikasi politik antara lain untuk membicarakan kemungkinan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2014.
"PDI Perjuangan dan Partai Demokrat sama-sama membicarakan calon presiden dan calon calon wakil presiden karena sama-sama belum memiliki calon," kata Taufiq Kiemas, pada diskusi "Refleksi Akhir Tahun MPR" di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/12).
Menurut Taufiq, hingga saat ini PDI Perjuangan belum memiliki figur yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, demikian juga Partai Demokrat menghadapi persoalan yang sama.
Karena itu, kata dia, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat membangun komunikasi politik untuk membicarakan hal itu.
"PDI Perjuangan dan Partai Demokrat sama-sama belum memiliki calon. Karena itu kami membahas bersama-sama, kalau bisa mengusung pasangan calon yang sama," kata Taufiq.
Menurut dia, meskipun PDI Perjuangan dan Partai Demokrat membicarakan bersama-sama soal calon presiden dan calon wakil presiden, tapi PDI Perjuangan tidak mau ditawari kursi menteri oleh Partai Demokrat karena bisa terjadi politik transaksional.
PDI Perjuangan, kata dia, memiliki sikap akan tetap berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang pemerintah.
"PDI Perjuangan akan mendukung pemerintah jika kebijakannya populer dan pro rakyat, sebaliknya akan bersikap kritis jika kebijakannya tidak pro rakyat," katanya(*)
(T.R024/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
