Kementerian BUMN lacak capaian pengadaan barang-jasa oleh UMKM di BUMN

Kementerian BUMN lacak capaian pengadaan barang-jasa oleh UMKM di BUMN

Ilustrasi - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta menunjukan kerajinan produksinya yang dipasarkan melalui online marketplace. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/hp.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan BUMN pada UMKM, kami telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa UMKM kepada BUMN untuk paket pekerjaan di bawah Rp14 miliar agar mengutamakan kemitraan dengan para UMKM
Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN akan melacak capaian pengadaan barang dan jasa oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BUMN.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam acara penutupan PaDi UMKM Virtual Expo 2021 Batch II yang secara daring dipantau dari Jakarta, Senin, mengatakan hal itu dilakukan guna memastikan komitmen pengadaan barang dan jasa di BUMN oleh UMKM sebagai bentuk keberpihakan BUMN pada UMKM.

"Sebagai salah satu bentuk keberpihakan BUMN pada UMKM, kami telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa UMKM kepada BUMN untuk paket pekerjaan di bawah Rp14 miliar agar mengutamakan kemitraan dengan para UMKM," katanya.

Tiko, sapaan Kartika, menuturkan hingga pertengahan September 2021 tercatat transaksi belanja BUMN kepada UMKM baik melalui belanja tidak langsung, tender lelang maupun belanja langsung mencapai 155.183 transaksi dengan volume sebesar Rp11,8 triliun dan melibatkan 10.412 UMKM.

Pasar Digital (PaDi) UMKM merupakan platform digital yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN bersinergi dengan BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan tujuan untuk mmbuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya BUMN.

Ia mengemukakan harapannya agar platform PaDi UMKM bisa terus dioptimalkan dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu juga menegaskan komitmen serius terkait kemitraan BUMN dalam PaDi UMKM agar pengadaan barang dan jasa bisa mengutamakan pelaku UMKM.

"Oleh karena itu kita akan memberlakukan tracking pada seluruh BUMN berapa persen pengadaan di bawah Rp14 miliar yang mulai bergeser ke platform PaDi UMKM," katanya.

Tiko juga mengingatkan agar para pembeli, dalam hal ini BUMN, benar-benar melihat item yang paling relevan untuk dibeli.

"Sebagai contoh cinderamata, seragam, katering, yang tentu secara bertahap dan agresif bisa dialihkan untuk masuk ke format PaDi UMKM," katanya.

Lebih lanjut, Tiko juga mengingatkan dan mengajak pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk dan akses digitalnya. Kementerian BUMN, lanjutnya, memiliki Rumah BUMN yang bisa jadi sarana bagi para UMKM untuk belajar branding dan pengantaran produk guna menjaga kualitas.

"Sehingga para buyers (pembeli) puas dan bisa melakukan pembelian lebih besar ke depannya," ujarnya.

Tiko juga mendorong BUMN lain untuk bergabung di PaDi UMKM dan terus meningkatkan penggunaan platform tersebut lebih luas lagi di item-item yang telah disepakati bersama.

Di sisi lain, Kementerian BUMN akan terus berupaya agar platform tersebut dapat bersaing dengan platform lainnya dan terutama bisa jadi one stop solution bagi pelaku UMKM untuk go digital.

"Juga bagi para BUMN agar bisa memperluas pelaksanaan procurement (pengadaan) baik melakukan pembelian langsung maupun tender juga melakukan integrasi e-procurement," pungkas Tiko.

Baca juga: PaDi UMKM Virtual Expo 2021 catatkan transaksi sebesar Rp11,8 miliar
Baca juga: Pasar Digital UMKM diharapkan jadi "one stop solution" bagi UMKM
Baca juga: Erick Thohir sebut pameran PaDI sebagai jalan UMKM naik kelas

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Stafsus Menteri BUMN masih lakukan negosiasi perihal Garuda

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar