Kemarin, komitmen berantas mafia tanah sampai harmonisasi UU Pemilu

Kemarin, komitmen berantas mafia tanah sampai harmonisasi UU Pemilu

Presiden RI Joko Widodo memberi sambutan pada acara penyerahan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyerahan sertifikat digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, (22/9/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden-Rusman/pri.

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (22/9), mulai dari komitmen Presiden RI Joko Widodo memberantas mafia tanah sampai harapan harmonisasi UU Pemilu dan Pemilihan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Presiden Jokowi tegaskan komitmen untuk berantas mafia tanah

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah.

"Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Komisi III: Kapolri buat perubahan reformatif di Korlantas Polri

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membuat perubahan reformatif di jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas), khususnya di sektor teknologi informasi.

"Perubahan reformatif ini sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap institusi Polri. Saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI mengucapkan Selamat HUT Ke-66 Lalu Lintas Bhayangkara," kata Herman Herry kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Ketua Bawaslu berharap ada harmonisasi antara UU Pemilu dan Pemilihan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada).

Abhan dalam diskusi publik bertajuk "Rekomendasi Bawaslu dalam penataan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024" di Jakarta, Rabu, mengatakan harmonisasi itu khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Komisi I DPR RI: Tidak ada tambahan anggaran untuk Kemenlu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyampaikan bahwa tidak ada alokasi tambahan anggaran untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk tahun 2022.

"Berdasarkan pagu indikatif Kemenlu sebesar Rp8,046 triliun, dan tambahan yang dibawa ke Banggar sebesar Rp3,1 triliun. Ternyata dari Banggar tidak ada tambahan, karena mereka yang bertemu dengan Menteri Keuangan menyatakan tidak ada tambahan untuk Kemenlu," kata Utut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. NasDem ajukan nota keberatan hasil Pilwabup Tulungagung

Partai NasDem mengajukan nota keberatan atas pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung di DPRD Tulungagung, Jawa Timur yang memenangkan calon PDIP, Gatut Sunu Wibowo, karena dinilai tidak sesuai ketentuan tata-tertib pemilihan yang telah disahkan sebelumnya.

"Secara resmi hari Senin (20/9) kemarin nota keberatan kami masukkan ke Sekretariat DPRD Tulungagung," kata Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Tulungagung, Tatang Adiwiyono di Tulungagung, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Presiden serahkan 124 ribu sertifikat tanah reforma agraria

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar