Anggota DPR: Jangan cari solusi dengan kekerasan terkait LCS

Anggota DPR: Jangan cari solusi dengan kekerasan terkait LCS

Ilustrasi cakupan Laut China Selatan. China secara sepihak mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebagai perairan kedaulatan mereka berdasarkan pendekatan historis. Batas-batas klaim itu dinamakan "Nine Dashed Lines" yang koordinat persisnya tidak pernah mereka ungkap secara gamblang. ANTARA/www,beforeitnews.com

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai semua pihak jangan mencari solusi dengan menggunakan kekerasan apalagi menggunakan konflik bersenjata untuk menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan (LCS).

"Jangan ada yang mencari solusi dengan kekerasan apalagi menggunakan konflik bersenjata, tidak boleh. Apalagi Indonesia mengikuti politik luar negeri bebas aktif, semua sahabat," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca juga: "Coast Guard" AS dukung negara mitra yang khawatirkan China di LCS

Baca juga: Militer China serukan kemitraan damai dengan AS


Hal itu dia bilang terkait memanasnya situasi di LCS, terakhir adalah pembentukan kerjasama keamanan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau dikenal dengan AUKUS.

Ia mengatakan terkait rencana Australia yang akan membuat kapal selam nuklir, sebaiknya semua pihak sama-sama duduk untuk menyelesaikan masalah.

Ia menilai pembentukan AUKUS itu bagian dari reaksi tiga negara dalam menghadapi China di LCS. "Tentu tujuannya ingin rute perdagangan negara mereka, logistik dan sebagainya bisa lancar. Kemudian ada daerah yang dideklarasikan China, dari sana memunculkan ketegangan," ujarnya.

Baca juga: Coast Guard AS: Perairan Indo-Pasifik harus bebas, terbuka

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, menyampaikan tiga perkembangan di tingkat kawasan dan global, salah satunya pembentukan kerjasama keamanan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau dikenal dengan AUKUS.

"Pada tanggal 15 September lalu diumumkan Enhance Trilateral Security Partnership atau AUKUS yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia," kata dia, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9).

Baca juga: Pengerahan Milisi Laut dalam sengketa di Laut China Selatan

Ia mengatakan, banyak pihak yang melihat pembentukan AUKUS itu sebagai manifestasi rivalitas antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik.
Karena itu, menurut dia, diprediksi isu terkait kondisi di kawasan Indo-Pasifik akan mewarnai situasi pada 2022.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR-pemerintah segera bahas Cipta Kerja pascaputusan MK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar