Pengamat: Optimalkan peran ulama dalam vaksinasi di Aceh

Pengamat: Optimalkan peran ulama dalam vaksinasi di Aceh

Petugas medis puskesmas Ulee Kareng mempersiapkan vaksin untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 di Banda Aceh, Aceh, Kamis (23/9/2021). Kemendikbud Ristek bersama Kementerian Kesehatan melaksanakan vaksinasi untuk pelajar dan remaja berusia 12-17 tahun sebagai komitmen mendukung upaya pemerintah melawan pandemi COVID-19 dalam percepatan vaksinasi di seluruh Indonesia. (ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/hp)

Penjelasan utuh yang dialogis tersebut lebih dibutuhkan
Banda Aceh (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Dr Nasrul Zaman ST MKes menilai pemerintah perlu mengoptimalkan keterlibatan aktif para ulama, ustadz, pimpinan dayah dan imam masjid dalam meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di Aceh.

"Pendekatan yang dilakukan di Aceh, cukup mengoptimalkan keterlibatan aktif para ulama, tentu cakupan vaksin mudah ditingkatkan di Aceh," kata Nasrul Zaman di Banda Aceh, Kamis.

Nasrul menjelaskan masih banyak masyarakat Aceh yang belum percaya terhadap vaksinasi COVID-19 sehingga mereka enggan melakukan penyuntikan ke sentral-sentral vaksin.

Apalagi saat ini, kata dia, banyak siswa dan orangtua siswa yang menolak untuk divaksin COVID-19. Hal itu tidak mengherankan, karena Dinas Pendidikan Aceh belum pernah memfasilitasi dalam mengedukasi vaksinasi bagi kepala sekolah, guru, komite sekolah hingga siswa.

Baca juga: Presiden: Vaksinasi pintu ke pintu bagian percepatan vaksinasi di Aceh

Baca juga: 1.819 dosis vaksin tak terpakai di Aceh Tenggara


"Andai sejak awal sebelum era vaksinasi edukasi telah dilakukan maka pastinya pemahaman orangtua dan siswa akan lebih baik dan bisa menerima vaksinasi dengan tangan terbuka," katanya.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat termasuk siswa juga belum pernah mendapatkan penjelasan yang baik tentang vaksinasi, mulai dari manfaat vaksin, reaksi tubuh jika divaksin serta dampak COVID-19 pada warga yang tidak divaksin.

"Penjelasan utuh yang dialogis tersebut lebih dibutuhkan ketimbang Pemerintah Aceh memberikan ancaman pada siswa dan warga," katanya.

Selain itu, menurut Nasrul Zaman pendekatan vaksinasi dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan TNI juga kurang tepat dalam percepatan vaksinasi bagi warga Aceh. Padahal, cukup dengan mengoptimalkan peran aktif ulama dan pimpinan dayah.

"Bagi warga Aceh yg pernah mengalami konflik militer tentu menjadi ketakutan, dan keadaan ini dibiarkan terus oleh Satgas COVID-19 Aceh tanpa pernah melakukan penjelasan pada warga Aceh. Harusnya pendekatan seperti itu jangan dilakukan di Aceh," katanya.

Baca juga: 13 daerah di Aceh masih rendah cakupan vaksinasi COVID

Baca juga: Pemko wajibkan sertifikat vaksin COVID-19 bagi warga ingin ke Sabang

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menparekraf ajak santri berwirausaha kembangkan produk lokal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar