Sejauh ini Pemerintah Indonesia masih mengacu pada EUA BPOM
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa penggunaan vaksin Pfizer masih mengacu pada izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.
Pernyataan Wiku itu menanggapi kabar vaksin Pfizer yang diklaim aman dan efektif untuk anak usia 5 sampai 11 tahun.
"Sejauh ini Pemerintah Indonesia masih mengacu pada EUA BPOM, vaksin Pfizer layak diberikan kepada anak usia 12-15 tahun, dan orang di atas umur 16 tahun," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Satgas: Pemerintah tingkatkan vaksinasi jaga kasus COVID-19 landai
Wiku mengatakan jika terjadi perubahan kriteria penerima vaksinasi, maka pemerintah akan segera memberikan informasi secara aktual kepada publik.
Sebelumnya, Pfizer dan BioNTech mengatakan vaksin COVID-19 buatan mereka memicu respons kekebalan yang kuat pada anak-anak usia 5-11 tahun.
Mereka berencana meminta persetujuan sesegera mungkin agar vaksin itu dapat digunakan pada kelompok usia tersebut di Amerika Serikat, Eropa dan negara-negara lain.
Baca juga: Satgas: Endemi tercapai bila vaksinasi dibarengi upaya kolektif
Kedua perusahaan mengatakan vaksin dua dosis Pfizer/BioNTech menghasilkan respons kekebalan pada anak usia 5-11 tahun dalam uji klinis fase II dan III.
Hasil itu sesuai dengan hasil yang diamati pada uji klinis sebelumnya pada kelompok usia 16-25 tahun.
Indikator keamanan yang dihasilkan secara umum juga sebanding dengan kelompok usia yang lebih tua itu, kata mereka.
Baca juga: Satgas minta PTM ditutup jika ditemukan kasus positif baru
"Sejak Juli, kasus COVID-19 pada anak telah meningkat sekitar 240 persen di AS, yang menegaskan pentingnya vaksinasi dalam kesehatan publik," kata Presiden Direktur Pfizer Albert Bourla dalam sebuah pernyataan.
"Hasil uji klinis ini memberikan fondasi yang kuat untuk meminta persetujuan penggunaan vaksin kami pada anak-anak 5 hingga 11 tahun, dan kami berencana mengajukannya kepada FDA dan regulator lain secepat mungkin," kata Bourla.
Baca juga: Stafsus Presiden: Pemerintah terus lakukan vaksinasi bagi disabilitas
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021