Ketua DPD RI minta pemerintah melindungi hak dan profesi guru PAUD

Ketua DPD RI minta pemerintah melindungi hak dan profesi guru PAUD

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-Humas DPD

Guru PAUD menjadi kelompok rentan yang kehilangan pekerjaan.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Pemerintah agar melindungi hak dan profesi guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di tengah situasi pandemi COVID-19.

“Saya kira Pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi untuk melindungi hak dan profesi mereka. Guru PAUD merupakan perpanjangan tangan pengasuhan anak usia dini yang menggantikan peran ibu di rumah. Perannya tidak kecil," kata La Nyalla dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Jumat.

La Nyalla menjelaskan, berbagai keterbatasan model mengajar PAUD di dalam jaringan (daring) menyebabkan guru PAUD menjadi salah satu kelompok yang paling rentan di masa COVID-19.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh guru PAUD adalah sulitnya menerjemahkan pembelajaran anak usia dini yang sifatnya sangat psikomotorik, atau yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan anak bertindak setelah guru memberi pengalaman belajar tertentu.

“Hal itu membuat sekolah-sekolah PAUD menonaktifkan dan bahkan memecat gurunya. Terutama, di sekolah PAUD yang dikelola oleh masyarakat dan swasta," ujar La Nyalla.

Apalagi, kata La Nyalla melanjutkan, berdasarkan fakta lapangan, upah yang diperoleh guru PAUD jauh dari standar UMR. Bahkan, banyak yang menjadi guru PAUD secara sukarela dan tanpa ada tunjangan profesionalitas yang jelas.

"Dengan banyaknya PAUD yang tidak dapat beroperasi pada masa pandemi, guru PAUD menjadi kelompok rentan yang kehilangan pekerjaan," ujar La Nyalla pula.

Senator asal Jawa Timur ini mendorong Pemerintah untuk mengidentifikasi isu tersebut dan melakukan intervensi sosial untuk melindungi hak dan profesi guru PAUD.

La Nyalla juga menilai bahwa perlu adanya jaminan kerja, baik dengan pihak sekolah PAUD dengan menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau dengan pemerintah melalui pemberian perlakuan khusus dalam bentuk bantuan sosial.

"Karena kelompok ini belum mendapat perhatian sejak BLT atau bansos lainnya digulirkan," ujarnya lagi.
Baca juga: IPB-SEAMEOCECCEP latih guru PAUD Kamboja tentang pendidikan karakter
Baca juga: Kemendikbudristek selenggarakan program pembelajaran untuk guru PAUD

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ketua DPD sebut pandemi beri hikmah untuk mengetahui kelemahan fundamental

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar