Yogyakarta (ANTARA News) - Kementerian Sosial memberikan bantuan dana sebesar Rp7,2 miliar kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rp385 juta kepada Jawa Tengah untuk penanganan korban pascaerupsi Gunung Merapi.

Bantuan diserahkan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng Edy Soesanto, di Yogyakarta, Selasa.

Salim Segaf Al Jufri mengatakan, bantuan yang diberikan itu merupakan santunan untuk jaminan hidup, pengisian hunian sementara (huntara), dan santunan bagi korban meninggal dunia akibat bencana erupsi Merapi.

Menurut dia, berbagai bantuan yang diberikan untuk para korban bencana alam erupsi Gunung Merapi itu jika dilihat dari nilainya dengan apa yang dirasakan masyarakat memang tidak seberapa.

"Namun, kami tetap yakin bantuan yang diberikan itu akan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk selalu membantu mereka yang lemah," katanya.

Sultan mengatakan, pascaerupsi Merapi, masyarakat diharapkan tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi, baik melalui padat karya, pemberdayaan masyarakat sampai pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan adanya bantuan yang diberikan itu, menurut dia, diharapkan dapat mempercepat dan meringankan pemerintah daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Merapi.

"Dari total 2.800-an pengungsi Merapi, saat ini 150 pengungsi di antaranya sudah menempati huntara dan diharapkan secepatnya selesai seluruhnya," katanya.

Ia mengatakan, bantuan yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) itu merupakan upaya membantu masyarakat korban bencana erupsi Gunung Merapi di DIY dan Jateng.

"Kami sekarang sedang menyelesaikan program yang ditangani Wakil Presiden Boediono, yakni menyangkut PNPM Modifikasi untuk warga yang terkena erupsi Merapi baik yang langsung maupun tidak langsung, baik program darurat empat bulanan sampai program yang sifatnya satu tahun," katanya.

Menurut dia, dalam pekan ini diharapkan program itu sudah bisa diselesaikan, sehingga ekonomi warga tetap bisa berputar dengan baik.

"Kami berharap paling lambat pekan ketiga Januari 2011 program itu bisa diluncurkan Wakil Presiden Boediono," katanya.(*)

(L.B015*H010/B/H008/R009)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011