MKD tunggu sikap KPK terkait status hukum Azis Syamsuddin

MKD tunggu sikap KPK terkait status hukum Azis Syamsuddin

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/9/2021). Azis Syamsuddin dijemput paksa penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Trimedya Pandjaitan mengatakan MKD menunggu sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status hukum Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang telah dijemput oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Kami tunggu saja (pernyataan KPK) karena biasanya 1x24 jam, kalau seandainya Pak Azis jadi tersangka maka MKD akan rapat dan sampaikan sikapnya," kata Trimedya Pandjaitan di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, MKD mencermati kasus Azis sekitar 3-4 bulan dan pihaknya telah menerima pengaduan masyarakat yang statusnya sudah diverifikasi oleh tenaga ahli MKD DPR.

Baca juga: KPK tangkap Azis Syamsuddin
Baca juga: Azis Syamsuddin diminta kooperatif penuhi panggilan KPK
Baca juga: Golkar hargai proses hukum terkait kasus Azis Syamsuddin


Menurut dia, MKD tinggal menjadwalkan memanggil pihak teradu yaitu Azis Syamsuddin namun langkah pihaknya tidak mau berbeda dengan proses hukum yang dijalani yang bersangkutan.

"Kami cukup hati-hati dalam kasus ini. Namun proses yang berjalan di MKD sesuai hukum acara, panggil teradu dan lain-lain, meskipun proses hukum di KPK akan bisa mempercepat (proses di MKD)," ujarnya.

Namun dia menegaskan bahwa terkait pergantian posisi Wakil Ketua DPR yang dijabat Azis Syamsuddin saat ini, merupakan kewenangan Fraksi Partai Golkar DPR RI bukan MKD.

Sebelumnya, KPK menjemput Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Jumat malam. Azis tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat pukul 20.00 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR-pemerintah segera bahas Cipta Kerja pascaputusan MK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar