Golkar: Senin sore sudah ada nama pengganti Azis di DPR

Golkar: Senin sore sudah ada nama pengganti Azis di DPR

Dokumentasi - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memakai rompi jingga usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9/2021). KPK resmi menahan Azis Syamsuddin sebagai tersangka setelah dijemput paksa oleh tim penyidik atas kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pras

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa mengatakan diperkirakan pada Senin sore partainya sudah memutuskan nama kader yang akan menggantikan posisi Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.

"Doakan saja semua prosesnya selesai Senin (27/9) sore, atau paling telat Selasa (28/9) sudah diajukan nama (pengganti Azis Syamsuddin) oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Supriansa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mencari kader terbaik partai tersebut untuk menempati posisi Wakil Ketua DPR, dengan berbagai pertimbangan yang ada.

Menurut dia, Golkar sebagai partai yang matang dan banyak pengalaman, akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.

Baca juga: DPR: Belum ada nama usulan pengganti Azis Syamsuddin

Baca juga: Dasco: Pimpinan DPR punya mekanisme kerja kolektif kolegial


"Partai Golkar adalah partai lama dan matang, tentu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan berbagai sudut pandang yang diperhatikan Ketua Umum dalam menunjuk kader partai pengganti Azis Syamsuddin," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar terkait nama kader pengganti Azis Syamsuddin.

Supriansa mengatakan kriteria kader yang akan diusulkan menjadi Wakil Ketua DPR adalah memiliki kemampuan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Baca juga: Babak baru politisi Azis Syamsuddin

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR-pemerintah segera bahas Cipta Kerja pascaputusan MK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar