Wakil Ketua DPR Aceh: Hindari unsur pemaksaan dalam vaksinasi COVID

Wakil Ketua DPR Aceh: Hindari unsur pemaksaan dalam vaksinasi COVID

Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin. ANTARA/HO-dok.pribadi.

Harusnya petugas kesehatan menyampaikan terlebih dahulu baik buruknya vaksinasi, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan. 'Ngapain' dipaksa-paksa
Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin meminta dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Aceh agar menghindari unsur pemaksaan, dan juga vaksinator harus mengedepankan pendekatan yang persuasif saat melakukan penyuntikan vaksin di lapangan.

"Penolakan itu terjadi karena pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah yang salah dan keliru," kata Safaruddin di Banda Aceh, Selasa.

Safaruddin menyampaikan pernyataan itu menanggapi aksi pembubaran paksa vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) oleh ratusan warga yang berada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, pada Selasa (28/9) pagi.

Politikus Partai Gerindra itu menilai pembubaran itu terjadi karena strategi pendekatan yang salah, dan juga akibat belum masifnya sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah setempat.

Padahal, menurut dia, petugas kesehatan terlebih dahulu harus melakukan pendekatan melalui kepala desa atau petugas PPI Ujong Serangga sebelum menurunkan tim vaksinator ke lokasi yang ditargetkan.

"Harusnya petugas kesehatan menyampaikan terlebih dahulu baik buruknya vaksinasi, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan. 'Ngapain' dipaksa-paksa," katanya.

Menurut dia vaksinator tidak seharusnya mendatangi warga. Program vaksinasi bisa dilakukan di puskesmas atau "meunasah gampong" atau tempat yang lebih steril, dan bukan dengan cara mendatangi langsung PPI Ujung Serangga, sehingga masyarakat yang ingin beli ikan merasa terancam dan berdampak pada terganggunya perputaran ekonomi masyarakat nelayan, katanya.

"Gara-gara dibuat poskonya di sana (PPI Ujong Serangga). Kemudian model sistem paksa, orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang sedikit tidak populis ini harus ditinggalkan," katanya.

Di samping itu, ditegaskan dirinya sangat mendukung program vaksinasi dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Menurutnya vaksinasi itu sebuah keniscayaan untuk perlindungan diri sendiri dan orang lain.

Akan tetapi, kata dia, harus dilakukan dengan cara persuasif dan humanis. Jangan sampai karena mengejar target, lalu kegiatan vaksinasi mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apalagi selama pandemi ini masyarakat sudah sangat terjepit ekonominya.

"Saya sebagai putra daerah merasa kecewa dan minta kejadian ini tidak terulang lagi. Saya mendukung vaksin, tapi strategi pendekatannya harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan ada unsur paksaan," demikian  Safaruddin.

Baca juga: Pengamat: Optimalkan peran ulama dalam vaksinasi di Aceh

Baca juga: 1.819 dosis vaksin tak terpakai di Aceh Tenggara

Baca juga: KONI Aceh: Vaksinasi atlet dan ofisial PON sudah 100 persen

Baca juga: Partisipasi warga naik, Aceh minta tambahan stok vaksin COVID-19

 

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Membumikan Pancasila di Kampung Muslimin Aceh Barat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar