DKI kemarin, pencegahan rabies hingga tuntutan Rp1 triliun kepada PSI

DKI kemarin, pencegahan rabies hingga tuntutan Rp1 triliun kepada PSI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi makan kucing liar saat menghadiri peringatan Hari Rabies Sedunia di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/aa.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai informasi yang menarik di DKI Jakarta disiarkan oleh tim redaksi Metropolitan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (28/9) dan masih layak dibaca untuk mengisi waktu hari Rabu ini.

Mulai dari usaha Pemprov DKI mencegah penularan rabies, rapat paripurna interpelasi yang ditunda, hingga tuntutan ganti rugi Rp1 triliun kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Adapun rangkuman berbagai informasi perkotaan di Jakarta yang disiarkan ANTARA pada Selasa (28/9) adalah:

1. Pemprov DKI gandeng daerah penyangga cegah penularan rabies

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng daerah penyangga Ibu Kota untuk bersama mencegah penularan rabies, khususnya melalui lalu lintas antardaerah karena provinsi tetangga masih belum bebas rabies.

"Kami ada surat keterangan kesehatan hewan makanya salah satu inovasi kami menggandeng daerah penyangga DKI," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Suharini Eliawati pada peringatan Hari Rabies Sedunia di Ancol, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini.

2. Tekan kematian, Anies resmikan Layanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pelayanan jantung terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, sebagai solusi bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan pelayanan, serta menekan angka kematian tinggi yang disebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah.

Peresmian Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Anies Baswedan.
Selengkapnya di sini.

3. Rapat paripurna usulan interpelasi ditunda karena tak penuhi kuorum

Jakarta (ANTARA) - Rapat paripurna usulan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan setelah diskors satu jam (11.30-12.30 WIB) karena tidak mencapai kuorum (tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota).

Rapat yang dilaksanakan Selasa ini, hanya dihadiri 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI, dan ditunda setelah perwakilan masing-masing fraksi dan anggota menyampaikan pandangannya.
Selengkapnya di sini.
Para pimpinan tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta usai melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). (ANTARA/Ricky Prayoga)
4. Wagub DKI yakin gelaran Formula E masa mendatang dibiayai sponsor

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini pelaksanaan balapan Formula pada masa mendatang bisa dibiayai sponsor dan berbagai pihak pendukung lainnya.

Pernyataan Riza itu guna menanggapi pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI yang meminta agar legislatif tak mengizinkan pengajuan anggaran Formula E pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Selengkapnya di sini.

5. Anggota DPRD Viani Limiardi tuntut ganti rugi Rp1 triliun ke PSI

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR DKI Viani Limiardi menuntut ganti rugi sebesar Rp1 triliun ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait pemberhentian dirinya dari partai.

"Kali ini saya tidak akan tinggal diam dan saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar satu triliun," kata Viani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Hadiri Milad, Anies harapkan terobosan baru Muhammadiyah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar