"Pendirian LBH DPN Indonesia ini ditujukan untuk membantu masyarakat tanpa melihat status sosial, ekonomi, suku, agama dan etnis atau pilihan politik," kata Presiden DPN Indonesia Dr Faizal Hafied melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan LBH yang didirikan oleh DPN merupakan wujud atau bagian dari kerja sosial membantu bangsa dan negara, terutama dalam aspek hukum yang ditujukan khusus bagi rakyat kecil yang membutuhkan bantuan.
Saat ini, LBH DPN Indonesia memang baru ada di Jakarta, namun ke depannya akan didirikan di seluruh provinsi dengan harapan masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum dapat terlayani dengan baik.
Baca juga: Ketua MPR dukung DPN Indonesia gelar ujian advokat tahap II
LBH DPN Indonesia akan diperkuat sejumlah advokat handal dan para calon advokat yang mempunyai misi membantu masyarakat yang sedang mencari bantuan hukum.
"LBH akan diisi para advokat dan calon advokat yang merupakan lulusan terbaik dari universitas di seluruh Indonesia," ujar dia.
Selain memberikan bantuan hukum ke masyarakat, LBH DPN Indonesia juga membuka kesempatan bagi calon advokat untuk magang baik dengan sistem luar jaringan, dalam jaringan hingga gabungan keduanya (hybrid)
Baca juga: DPN: 1.000 orang daftar ujian profesi advokat online
Sistem magang daring dan hybrid ini pertama kali diperkenalkan oleh DPN Indonesia dan LBH DPN Indonesia menyikapinya pandemi COVID-19 yang masih terjadi.
DPN Indonesia membuka kesempatan bagi seluruh calon advokat yang telah melakukan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) untuk bisa magang di LBH DPN Indonesia dengan tiga sistem tersebut sebagai kontribusi calon advokat bagi bangsa dan negaranya, ujarnya.
Terakhir, kata dia, DPN Indonesia juga telah melaksanakan PKPA Merah Putih yang diikuti oleh 410 calon advokat lulusan dari universitas di seluruh Indonesia yang berhasil memecahkan rekor nasional penyelenggaraan PKPA dengan jumlah terbesar yang pernah dilaksanakan oleh organisasi advokat di Indonesia.
Baca juga: Kemenkumham ajukan anggaran Rp55 miliar untuk bantuan hukum masyarakat
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
