Tito mengusulkan daerah miskin ekstrem nol persen dapat insentif

Tito mengusulkan daerah miskin ekstrem nol persen dapat insentif

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (29/9/2021). ANTARA/HO-BPMI Setwapres

Bapak Wapres mengatakan di akhir itu nanti kami mengevaluasi dan kemudian ada juga evaluasi bulanan. Kami melihat mana ini daerah-daerah mengalami kemajuan (atau) nggak
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar pemerintah daerah (pemda) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen mendapat dana insentif daerah (DID).

Hal itu disampaikan Tito usai mendampingi Wapres dalam rapat kerja tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Gubernur Jawa Barat, di Bandung, Rabu.

"Kami tadi sudah mengusulkan kepada Bapak Wapres, mungkin diberikan reward, diberikan motivasi; di antaranya selain mungkin dari Bapak Presiden atau Bapak Wapres, juga mungkin dapat mengajukan dana insentif daerah yang biasanya diberikan ke daerah-daerah yang berprestasi," kata Tito Karnavian.

Pemberian hadiah tersebut, lanjut Tito, berdasarkan atas hasil evaluasi Pemerintah Pusat terhadap upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem yang hingga akhir 2021 ditargetkan di tujuh provinsi.

"Bapak Wapres mengatakan di akhir itu nanti kami mengevaluasi dan kemudian ada juga evaluasi bulanan. Kami melihat mana ini daerah-daerah mengalami kemajuan (atau) nggak," tuturnya.

Baca juga: Wapres tegaskan identifikasi data warga miskin ekstrem harus tepat

Baca juga: Pemerintah tambah anggaran bansos miskin ekstrem di Jawa Barat


Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan target kemiskinan ekstrem nol persen tersebut merupakan tugas berat karena waktu penyelesaiannya sangat singkat yakni tiga bulan lagi menuju akhir 2021.

"Tantangannya, tahun 2021 ini tinggal tiga bulan lagi, ini masalahnya, sangat pendek. Padahal kita harus menyelesaikan di tujuh provinsi, 35 kabupaten. Jadi kalau dijumlah itu sekitar dua juta yang harus kita tanggulangi," ujar Wapres.

Tujuh provinsi yang menjadi prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021 ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat.

Dari ketujuh provinsi tersebut, dipilih masing-masing lima kabupaten dan kota, sehingga seluruhnya berjumlah 35 kabupaten dan kota sebagai representasi 20 persen dari total miskin ekstrem secara nasional.

Total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Barat sebanyak 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

Lima kabupaten yang menjadi prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut ialah Cianjur (90.480 jiwa), Bandung (93.480 jiwa), Kuningan (69.090 jiwa), Indramayu (106.690 jiwa) dan Karawang (106.780 jiwa).

Baca juga: Wapres pimpin rapat penyelesaian kemiskinan ekstrem di Jawa Barat

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres minta semua sigap tangani dampak erupsi Semeru

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar