Wapres optimistis kemisikinan ekstrem di tujuh provinsi tuntas 2024

Wapres optimistis kemisikinan ekstrem di tujuh provinsi tuntas 2024

Wapres Ma'ruf Amin (tengah) memberi keterangan pers usai memimpin rapat koordinasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

Surabaya (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin optimistis dan meyakini kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi wilayah Indonesia dapat dituntaskan tahun 2024, karena telah memperoleh gambaran terkait intervensi apa yang akan segera dilakukan.

Wapres yang menjabat Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat memimpin rapat koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis menegaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem telah menjadi program prioritas pemerintah pusat.

"Untuk tahap I tahun 2021. Ada tujuh provinsi yang ditetapkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Masing-masing adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat," katanya kepada wartawan.

Baca juga: Wapres ajak investor asing tidak ragu investasi di KIH Indonesia

Menurutnya, masing-masing di tujuh provinsi tersebut ada lima kabupaten yang kemiskinannya tergolong ekstrem dan menjadi prioritas untuk segera dituntaskan.

Contohnya, lima kabupaten di wilayah Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan dan Sumenep.

"Targetnya sampai bulan Desember 2021 kita berharap bisa menghilangkan sebanyak 2 juta kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi ini," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Target panjangnya, lanjut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu, hingga tahun 2024 kemiskinan ekstrem yang jumlahnya mencapai 10 juta jiwa lebih harus sudah tuntas menjadi 0 persen.

"Dari pertemuan tadi semuanya optimistis masing-masing kabupaten bisa menyelesaikan kemiskinan ekstremnya, minimal mencapai target hingga Desember 2021," katanya.

Dalam rapat koordinasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang menitikberatkan pada pemberdayaan dari sisi ekonomi, Ma'ruf Amin menyatakan memperoleh gambaran terkait intervensi apa yang akan segera dilakukan.

"Pemerintah kabupaten menggunakan intervensi melalui anggaran pendapatan belanja daerah, begitu pula Pemerintah Provinsi. Kemudian juga ada bantuan dari Pemerintah Pusat. Juga nanti ditambah mengikutsertakan dari kelompok swasta menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR-nya dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim," ujarnya.

Baca juga: Wapres meninjau Kawasan Industri Halal Sidoarjo
Baca juga: Wapres: Jatim optimistis selesaikan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Wapres minta Khofifah segera mutakhirkan data warga miskin ekstrem

Pewarta: A Malik Ibrahim/Hanif Nashrullah
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Tutup Rapimnas Kadin, Wapres: perlu kolaborasi untuk pemerataan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar