Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi yang berangkat ke Sarolangun tersebut akan menggali informasi dan data guna mengkaji persoalan hukumnya.
"Kita sudah mendapatkan laporannya. Namun kita tidak bisa mendengar dari sebelah pihak saja. Kita akan tanyakan ke warga dan perusahan langusng. Apa persoalan sebenarnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar, Rabu.
Dari informasi dan data di lapangan inilah, titik persoalan akan didapatkan. Nantinya, Komisi I akan berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.
"Dari sini kita bisa memberikan rekomendasi dan solusi yang terbaik," ucapnya.
Tidak hanya persoalan ini yang akan dikaji oleh Komisi I Menurut Syahbandar pihaknya juga akan mengkaji rentetan kejadian-kejadian bentrokan dan penembakan yang dilakukan oknum aparat kepolisian dari konflik-konflik lahan yang terjadi selama ini.
Termasuk juga persoalan penembakan di Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kasus-kasus lainnya.
Komisi I akan melihat dari aspek hukumnya seperti apa. Apakah memang persoalan yang dihadapi sama, atau tidak, nantinya bisa memberikan rekomendasi untuk menyelesaikannya.
Selain itu, komisi I juga akan mendalami persoalan penempatan anggota Brimob di kawasan-kawasan konflik lahan yang selama ini terjadi. "Apakah prosedurnya dibenarkan atau tidak," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I, Yasir SE, menambahkan, jika diharuskan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak kepolisian untuk mempertanyakan hal ini. Sebab, sebagai anggota DPRD, pihaknya berhak memanggil kepolisian.
Akibat penembakan di Sarolangun tersebut, tujuh korban terluka. Meraka masing-masing adalah Fahmi (30), Munawir (28), Saiful (44), Suhendri (32), Nur Indones (35), Mat Nur (35) dan Agus (21).
Insiden penembakan ini terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, Sabtu (15/1) pagi di kebun KKPA lahan koperasi Tiga Serumpun Divisi I blok B PT KDA, Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh. (*)
(T.KR-YJ/M019/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
