Kepala BMKG sebut wilayah Cilacap paling rawan terhadap tsunami

Kepala BMKG sebut wilayah Cilacap paling rawan terhadap tsunami

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman saat menyusuri jalur evakuasi dalam rangkaian kegiatan peluncuran sistem informasi peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio dan aplikasi Sirita di Cilacap, Senin (4/10/2021). ANTARA/Sumarwoto

Jika terjadi sesuatu hal terhadap objek vital yang ada di Cilacap, nasional akan lumpuh sehingga hal itu harus diamankan.
Cilacap (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menilai wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, paling rawan terhadap gempa bumi berpotensi tsunami jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

"Cilacap ini ibaratnya suatu wilayah yang kotanya langsung berada di pantai, beda ya, misalnya Purworejo kotanya kan jauh dari pantai, Kebumen jauh dari pantai. Yang langsung di pantai dan aset nasional ada di Cilacap, ada Pertamina, ada PLTU, dan sebagainya, itu infrastruktur yang vital," katanya di Cilacap, Senin.

Dwikorita mengatakan hal itu kepada wartawan di sela kegiatan penyusuran jalur evakuasi dalam rangkaian peluncuran sistem peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio dan aplikasi Sirita (Sirens for Rapid Information on Tsunami Alert).

Jika terjadi sesuatu hal terhadap objek vital yang ada di Cilacap tersebut, kata dia, nasional akan lumpuh sehingga hal itu harus diamankan.

Oleh karena itu, kata dia, kegiatan penyusuran jalur evakuasi bencana tsunami tersebut juga melibatkan berbagai pihak seperti Pertamina, PT Solusi Bangun Indonesia (Semen Indonesia Group), PLTU, dan sebagainya.

"Jadi, kita kerja bareng. Peringatan dini atau mitigasi bencana itu akan sia-sia kalau kita kerja sendiri-sendiri," katanya.

Terkait dengan keberadaan jalur pipa dalam tanah milik Pertamina yang menjadi bagian jalur evakuasi bencana tsunami, dia mengatakan demi keamanan, pihaknya menyarankan jalur tersebut lebih baik tidak dijadikan sebagai jalur evakuasi jika ada pilihan lain.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari ancaman gempa megathrust berkekuatan lebih dari 8 Skala Richter yang berpotensi terjadi di selatan Jawa.
Baca juga: BMKG luncurkan sistem informasi tsunami berbasis radio dan Android
Baca juga: Kepala BMKG: Mitigasi dan peringatan dini tsunami harus terintegrasi


"Jadi daripada gambling, nyawa jangan untuk gambling, tutup saja. Kan masih banyak jalur yang lain," katanya menegaskan.

Terkait dengan keberadaan sirine peringatan dini bencana tsunami (early warning system/EWS), Dwikorita mengaku pernah mendapatkan data jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memasang ratusan sirine di berbagai wilayah Indonesia yang selanjutnya dihibahkan ke pemerintah daerah.

"Itu kami data, EWS yang sudah tidak berfungsi, itu puluhan, mungkin hampir 100 atau bahkan lebih, kenapa? Life time-nya sudah habis, dipasang sudah 10 tahun yang lalu dan biaya pemeliharaannya mahal, apalagi di Cilacap ini kan (kena) korosi," katanya menjelaskan.

Dengan demikian, kata dia, solusinya adalah menggunakan alternatif lain berupa sistem informasi peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio dan aplikasi Sirita berbasis Android.

Sementara itu, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada BMKG atas kepeduliannya kepada masyarakat Cilacap untuk kesekian kalinya karena kabupaten tersebut merupakan salah satu daerah yang berpotensi terkena ancaman gempa megathrust berkekuatan 8,7 SR dan dapat mengakibatkan terjadinya gelombang setinggi 12 meter.

"Alhamdulillah tadi sudah disimulasikan rute atau jalur untuk evakuasi. Intinya, bagaimana kita memetakan, memitigasi agar masyarakat nanti berada pada jalur yang tepat, termasuk pemanfaatan gedung-gedung yang tinggi seperti Politeknik Negeri Cilacap karena kemungkinan di Politeknik itu ketinggian gelombangnya maksimal masih 3 meter, jadi yang bisa dimanfaatkan (untuk evakuasi) di lantai tiga dan empat," katanya menjelaskan.

Menurut dia, simulasi dan penyusuran jalur evakuasi tersebut dilakukan bukan didasari oleh harapan tsunami itu terjadi melainkan bagian dari kesiapsiagaan masyarakat jika bencana tersebut benar-benar terjadi.

Terkait dengan sirine EWS tsunami yang rusak, dia mengatakan suku cadang perangkat yang sebelumnya hibah dan saat sekarang dikelola Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat itu susah sekali diperoleh.

"Akhirnya kalau kita menganggarkan (untuk perbaikan) mungkin enggak ketemu lagi karena sudah puluhan tahun yang lalu. Saya setuju karena sekarang zamannya teknologi, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, tentunya ini akan lebih mudah," katanya.

Ia mengharapkan sistem informasi peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio maupun aplikasi Sirita yang berbasis Android secara perlahan mampu menggantikan sirine EWS tsunami yang mengalami kerusakan akibat dimakan waktu. 
Baca juga: BMKG lakukan penyempurnaan sistem peringatan dini tsunami

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

16 tahun tsunami, Pemkab Aceh Besar rencanakan "escape building"

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar