Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan Kementerian PUPR telah penerbitan peraturan terkait dengan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan melalui Permen PUPR Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH).
"Secara fisik, penerapan konsep BGH ini diwujudkan dalam pembangunan Gedung Kantor Kementerian PUPR, pasar tradisional, rumah susun hemat energi serta bersamaan dengan pemanfaatan energi terbarukan untuk pengoperasian bangunan gedung," kata Diana dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Menurut dia, beberapa bangunan gedung yang didirikan di Kementerian PUPR sudah mendapatkan penghargaan tingkat ASEAN untuk kategori Energy Eficient Building pada Kategori Bangunan Tropis.
Upaya mengurangi karbon dari sektor persampahan dilakukan dengan melanjutkan program-program pengelolaan sanitasi melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam RPJMN 2020-2024 diamanatkan 100 persen sampah perkotaan dikelola dengan baik, melalui 80 persen penanganan dengan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah (pemda) berupa penyediaan infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 20 persen pengurangan sampah yaitu melalui penyediaan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reuse, Reduce, and Recyle (TPS 3R) dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) setiap tahunnya.
Baca juga: Pemerintah terus dorong target bebas emisi karbon lebih cepat
“Selain pengurangan emisi karbon, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur yang membantu kota lebih tangguh dengan beradaptasi terhadap perubahan iklim antara lain Terowongan Air Nanjung atasi banjir di Kawasan Metropolitan Bandung, Tanggul Pantai Jakarta Utara untuk adaptasi sea level rise, bendungan untuk irigasi dalam rangka menjamin ketahanan pangan, dan pemanfaatan sampah plastik untuk campuran aspal,” kata Diana.
Sejak ditetapkan, peringatan HHD dan HKD menjadi kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh semua negara anggota PBB, termasuk Indonesia.
Tahun ini HHD jatuh pada hari 4 Oktober 2021. Peringatan HHD-HKD pada 2021 merupakan rangkaian kegiatan dengan tema Accelerating urban action for carbon free world – Adapting Cities for Climate Resilience untuk menyebarluaskan informasi tentang perlunya komitmen dalam mengurangi emisi karbon, serta ajakan untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam menghadapi fenomena perubahan iklim dan bagaimana cara kita beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Hal ini menunjukkan keterlibatan dan komitmen Indonesia dalam mewujudkan permukiman dan perkotaan yang berkelanjutan melalui peningkatan awareness semua pihak.
Selain itu bersama dengan seluruh negara anggota PBB, komitmen dan capaian Indonesia dalam mewujudkan permukiman dan perkotaan yang berkelanjutan juga akan disampaikan kepada UN-Habitat melalui pelaporan implementasi New Urban Agenda (NUA) / Agenda Baru Perkotaan (ABP).
Baca juga: Hari Bebas Kendaraan momentum bangun kesadaran kurangi emisi
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
