salah satunya menyelaraskan data dan informasi sistem pencatatan data vaksinasi yang saat ini dinilai belum ideal dengan kondisi warga yang sebenarnya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan Pemprov DKI Jakarta wajib menindaklanjuti aspirasi warga yang ditampung dari hasil reses kedua di tahun 2021.

"Seluruh anggota DPRD meminta agar hasil reses kedua tahun 2021 dari masyarakat, segera ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI. Jadi ini salah satu cara disamping masukan dari masyarakat melalu Musrenbang RT, RW ,Kelurahan, Kecamatan, dan Kota," ucap  Suhaimi usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin.

Baca juga: Anggota DPRD DKI usulkan RSUD di Jakarta miliki layanan spesialis

Pernyataan Suhaimi tersebut merujuk kepada poin-poin laporan reses kedua tahun 2021 pimpinan dan anggota dewan yang dibacakan Anggota Komisi E Ali Johan C Muhammad, di mana ada sejumlah poin masing-masing bidang yang ditekankan oleh DPRD dalam rangka penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah daerah pemilihan (dapil).

Pertama, dalam salah satu butir aspirasi bidang pemerintahan, pertanahan, dan ketertiban umum, DPRD DKI meminta agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terus menyelaraskan data dan informasi sistem pencatatan data vaksinasi yang saat ini dinilai belum ideal dengan kondisi warga yang sebenarnya.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Tak cukup hanya keruk sungai untuk tangani banjir

"Warga meminta bantuan untuk perbaikan nomor induk KTP yang tercantum di sertifikat vaksin yang tidak sesuai dengan diberikan kemudahan aksesnya," ujar Ali.

Kedua, untuk bidang perekonomian dan keuangan daerah, DPRD DKI meminta agar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) memprioritaskan penyaluran bantuan sosial hingga fasilitas pengembangan usaha kepada pelaku usaha UMKM terdampak pandemi COVID-19.

"Perlu bantuan link (jalur) permodalan untuk melanjutkan usaha kecil, pelatihan bagi kader guna membantu SDM masyarakat," ucap Ali.

Baca juga: Ketua DPRD DKI dilaporkan ke BK, Wagub harap legislator tetap rukun

Ketiga, dalam salah satu poin aspirasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup, DPRD DKI mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengatasi keterbatasan lahan warga yang saat ini terus terjadi di Kepulauan Seribu.

"Kurangnya ketersediaan lahan permukiman bagi warga. Mengingat jumlah warga yang semakin bertambah di Kepulauan Seribu," kata Ali.

Terakhir, untuk bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan, DPRD DKI mengimbau agar Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memprioritaskan kebutuhan guna menunjang tugas pokok dan fungsi kader Dasawisma ke depan.

"Seperti di Kecamatan Cilincing perlu peningkatan kesejahteraan kader dasawisma untuk melakukan update data bansos," tutur Ali Johan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021