Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mendukung pengurangan carbon footprint,Jakarta (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong Provinsi Jawa Timur lebih meningkatkan kontribusinya terhadap porsi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) guna mendukung pencapaian target nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025.
"Kunjungan ini juga menjelaskan tentang Perpres 41 Tahun 2016 tentang Prosedur Penetapan Kondisi Krisis dan Darurat Energi serta berbagi pengalaman dengan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak dalam memitigasi dan mengantisipasi kondisi krisis dan darurat energi di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang telah menetapkan kebijakan energi provinsinya melalui Perda No 6 Tahun 2019 tentang RUED," kata Anggota DEN Satya Widya Yudha, yang memimpin kunjungan kerja DEN ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dalam kunjungan yang disambut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak itu, hadir Anggota DEN lainya yaitu Yusra Khan dan As Natio Lasman dengan didampingi Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi DEN Mustika Pertiwi. Hadir pula dalam pertemuan yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti WP dan juga Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
Satya Yudha menuturkan setiap daerah dapat melakukan penetrasi EBT melalui mandatori PLTS atap di gedung pemerintahan dan insentif berupa award untuk bangunan yang menerapkan green building.
"Selain itu juga dapat menggandeng program One Pesantren One Product untuk mengembangkan biomassa untuk energi yang dapat dimanfaatkan untuk co-firing PLTU dan juga campuran BBM transportasi," imbuhnya.
Baca juga: DPR: RUU EBT ditargetkan selesai akhir 2021
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyampaikan Pemprov Jawa Timur juga akan menyusun mekanisme internal dalam rangka menanggulangi kondisi krisis dan atau darurat energi di Provinsi Jawa Timur melalui dinas ESDM provinsi serta action plan yang lebih konkret dalam rangka peningkatan peran EBT dalam bauran energi.
"Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mendukung pengurangan carbon footprint, antara lain dengan kesiapan pemprov untuk memberikan insentif pada kendaraan listrik serta mendorong penggunaan transportasi umum pada wilayah perkotaan di Jawa Timur," ucap Emil Dardak.
Anggota DEN Yusra Khan mengutarakan tentang pengembangan hutan tanaman energi bekerja sama dengan Perhutani, Kementan, dan KLHK. Ia juga menyampaikan pemanfaatan solar panel dapat dilakukan juga pada produk perikanan.
Baca juga: Ketua Komisi VII DPR sebut EBT harus jadi penyangga energi nasional
Sedangkan, Anggota DEN As Natio Lasman menambahkan laboratorium penelitian di lembaga pendidikan untuk mendapat lebih banyak perhatian demi meningkatkan semangat penelitian.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengatakan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi yang kuat, sehingga produktivitas dan permintaan energi akan meningkat.
"Sejalan dengan itu, peran EBT diharapkan dapat ditingkatkan mengingat komitmen Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon serta perubahan transisi energi dunia yang meninggalkan energi fosil. Untuk itu, ke depan, diharapkan harga EBT dapat lebih kompetitif. Penting untuk adanya sinergisitas antara DPR dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah," pungkas Roro Esti.
Baca juga: Anggota DPR: Pembangunan rendah karbon perlu dukungan lintas sektor
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2021
