Dalam sebuah surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah dilihat oleh AFP, NSO menyatakan dukungan kuat dalam pembuatan kerangka hukum internasional untuk mengatur teknologi yang memungkinkan pengintaian pada ponsel orang.
NSO dilanda kontroversi pada bulan Juli atas laporan bahwa puluhan ribu aktivis hak asasi manusia, jurnalis, politisi, dan eksekutif bisnis di seluruh dunia terdaftar sebagai target potensial dari perangkat lunak Pegasus-nya.
Baca juga: Mengenal Pegasus, spyware pengintai pesan di smarthphone
NSO mengatakan dalam surat itu bahwa mereka menanggapi tuduhan media internasional dengan sangat serius dan telah meluncurkan penyelidikan segera setelah skandal itu terjadi pada Juli.
“Setiap tuduhan bahwa Pegasus telah disalahgunakan oleh negara atau lembaga negara untuk menargetkan jurnalis, pembela hak asasi manusia atau pemimpin politik yang melanggar hak asasi mereka tentu sangat memprihatinkan,” tulis kepala perusahaan itu Asher Levy, dikutip dari AFP pada Selasa.
Surat perusahaan kepada PBB tertanggal 30 September itu ditujukan sebagai tanggapan atas seruan dari pakar hak asasi manusia pada Agustus untuk moratorium pada teknologi pengawasan digital tersebut sampai peraturan diberlakukan.
Baca juga: Antisipasi serangan "spyware" Pegasus, Presiden Prancis ganti ponsel
NSO menyarankan PBB akan ditempatkan dengan baik untuk memimpin proses penyusunan aturan internasional untuk mengatur sektor pengawasan yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Surat itu juga menyebutkan perusahaan akan menjadi peserta yang konstruktif jika diberi kesempatan. NSO menyarankan dalam suratnya bahwa perusahaan di sektor pengawasan harus dipaksa untuk memiliki standar kepatuhan hak asasi manusia.
Perusahaan itu menambahkan bahwa PBB dapat menawarkan panduan tentang negara mana yang dianggap tidak memiliki rekam jejak yang dapat diterima dalam menghormati hak asasi manusia internasional.
NSO telah menghadapi banyak kritik atas penggunaan perangkat lunaknya, tetapi bersikeras bahwa Pegasus dimaksudkan untuk membantu pemerintah memerangi kejahatan dan terorisme.
Gelombang kejut dari skandal itu terus bergema selama beberapa bulan. Pada pertengahan September, pengguna Apple didesak untuk memperbarui perangkat mereka setelah para peneliti menemukan kelemahan perangkat lunak utama yang memungkinkan Pegasus untuk diinstal pada iPhone dan iPad tanpa pengguna perlu mengklik tombol.
Baca juga: Malware baru tembus hampir semua model iPhone
Baca juga: Presiden Prancis tuntut penjelasan PM Israel soal 'spyware' Pegasus
Baca juga: Pegasus perangkat pengintai pejabat negara via WhatsApp
Penerjemah: Rizka Khaerunnisa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2021
