CSIS: Investasi pada riset mutlak untuk wujudkan Indonesia Maju 2045

CSIS: Investasi pada riset mutlak untuk wujudkan Indonesia Maju 2045

Tangkapan layar Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Philips J Vermonte memaparkan pandangannya terkait isi buku “Menuju Indonesia 2045” pada acara peluncuran buku di Jakarta, Rabu (6/10/2021), sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Lemhannas RI. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Jakarta (ANTARA) - Alokasi anggaran yang lebih besar untuk investasi pada bidang riset dan pengembangan teknologi mutlak terwujud demi mewujudkan Indonesia maju pada 2045, kata Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Philips J Vermonte di Jakarta, Rabu.

Menurut Vermonte, anggaran lebih besar pada riset dan pengembangan teknologi merupakan faktor penting yang dapat menumbuhkan berbagai macam inovasi.

“Kita harus mengembangkan ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi,” kata Philips saat diskusi acara peluncuran buku “Menuju Indonesia 2045” di Jakarta, Rabu.

Pendapat Philips itu, yang juga jadi posisi CSIS Indonesia dalam hasil kajiannya terkait proyeksi Indonesia 2045, sejalan dengan tulisan sejarawan Paul Kennedy dalam buku “The Rise and Fall of The Great Powers” (Naik dan Jatuhnya Negara Adidaya Dunia).

Baca juga: Lemhannas fokus kaji "soft power" bersiap menuju Indonesia 2045

Dalam buku itu, Paul menemukan negara-negara dapat tumbuh jadi adidaya karena mereka membuat inovasi dan menciptakan kemajuan pada bidang teknologi.

“Itu sudah prasyarat paling utama. Tidak mungkin negara jadi besar tanpa menjadi negara yang mengembangkan inovasi dan teknologi,” sebut Direktur Eksekutif CSIS Indonesia.

Dalam sesi diskusi itu, Philips menyampaikan Indonesia masih memiliki banyak hal yang wajib dibenahi demi mewujudkan visi pada 2045, salah satunya meningkatkan alokasi anggaran riset.

“Pengeluaran Indonesia untuk riset per 2018 hanya 0,1 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini jumlah yang kecil sekali. Korea Selatan itu mengeluarkan 4,1 persen dari PDB-nya,” sebut Philips.

Ia lanjut menyampaikan Korea Selatan dan Indonesia pada rentang 1970-an ada pada kondisi yang tidak jauh berbeda, terutama pada sektor pendapatan per kapita, tingkat kemajuan dan pendidikan.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: "Soft power" perlu diperdalam menjelang 2045

“Tapi karena mereka serius spending (mengeluarkan dana, Red) bidang riset, lompatannya luar biasa,” kata Philips.

Beberapa pembicara, termasuk Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu contoh negara yang sukses menggunakan “soft power” atau kekuatan non-militer dalam membangun perekonomian dan menyebarkan pengaruh ke negara lain.

“Soft power” Korea Selatan itu di antaranya kultur Korean Pop atau K-Pop yang saat ini digandrungi anak-anak muda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut Philips, keberhasilan K-Pop itu, yang pada akhirnya turut menumbuhkan industri lain di Korea Selatan, merupakan hasil dari riset selama bertahun-tahun.

“Yang kita lihat K-Pop, tapi di belakangnya ada riset dan inovasi yang dilakukan secara terus-menerus,” sebut dia.

Baca juga: Luhut siapkan peta jalan 2045 siapkan RI jadi poros maritim dunia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres: Keuangan syariah katalisator perekonomian nasional

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar