Ketua DPD RI sampaikan agenda safari FGD amendemen konstitusi

Ketua DPD RI sampaikan agenda safari FGD amendemen konstitusi

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti audiensi PB PGRI di ruang kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021). ANTARA/HO-DPD RI

Posisi DPD ini harus diperkuat. Selama ini masih lemah dan seolah-olah di bawah DPR.
Jakarta (ANTARA) -
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menerima audiensi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan agenda safari amendemen konstitusi melalui focus group discussion yang akan dilakukan DPD RI ke sejumlah daerah.

AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta Rabu, menyebutkan menerima audiensi Pengurus Besar (PB) PGRI di ruang kerja Ketua DPD RI, Lantai 8, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan pada 6 Oktober 2021.
 
Dalam pertemuan itu, La Nyalla didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Sedangkan Pengurus PGRI yang hadir adalah Ketua Departemen PB PGRI Ahmad Wahyudi, Ketua PGRI Sumatera Barat Darmalis dan Wakil Ketua PGRI Sumatera Barat Dasrizal MP.
 
"DPD RI saat ini sedang concern untuk melakukan sosialisasi sekaligus dialog publik terkait wacana amendemen konstitusi sebagai langkah untuk koreksi atas arah perjalanan bangsa," kata dia.
 
La Nyalla mengatakan pihaknya tentu bersedia, jika PGRI mau ikut terlibat dalam agenda tersebut, terutama agar para pendidik dan akademisi, mengerti pentingnya amendemen konstitusi untuk dilakukan.
 
Amendemen konstitusi melalui perubahan ke-5, menurut La Nyalla, salah satunya untuk mengembalikan hak bagi unsur non-partisan agar bisa maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
 
Menurutnya, akibat amendemen konstitusi 1999 hingga 2002, DPD RI yang merupakan penjelmaan dari utusan daerah, sebagai lembaga non-partisan, menjadi kehilangan hak untuk mencalonkan capres-cawapres.
 
“Posisi DPD ini harus diperkuat. Selama ini masih lemah dan seolah-olah di bawah DPR. Padahal kita sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya posisi dan kekuatan legitimasi DPD dan DPR sama, sehingga haknya juga harus sama," ujar La Nyalla.
 
Dia menjelaskan inti dari amendemen tersebut adalah memperkuat posisi DPD RI untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan DPD. Amendemen ke-5 UUD 1945 juga harus menjadi momentum untuk mengoreksi arah perjalanan bangsa ini.
 
Perwakilan PB PGRI Ahmad Wahyudi menyambut baik ajakan tersebut, dan akan segera mengagendakan secara resmi.
 
"Kebetulan saya bersama Ketua dan Wakil Ketua PGRI Sumatera Barat, di sana PGRI mempunyai Kampus STKIP yang mempunyai sekitar 7.000-an mahasiswa. DPD bisa selenggarakan di sana nantinya," kata Ahmad Wahyudi.
 
Menurut Darmalis, STKIP PGRI Sumbar sudah berdiri sejak 1984. Kini, kata dia, institusi pendidikan tersebut mempunyai 14 program studi yang sebagian besar bidang pendidikan.
 
"Kami sedang berproses untuk diubah ke universitas karena prodinya sudah banyak, tinggal selangkah lagi proses tersebut selesai. Dan kami memang konsen mencetak tenaga kependidikan sesuai jati diri PGRI," katanya pula.
Baca juga: La Nyalla dorong penguatan DPD sebagai artikulator kepentingan daerah
Baca juga: Ketua DPD ajak songsong amendemen konstitusi dengan sikap negarawan

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Anak perkawinan campuran, "statelessness" dan warga negara ganda

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar