Jakarta (ANTARA) - Pemerintah, lewat berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), terus mempercepat rehabilitasi mangrove mengingat perannya untuk kestabilan alam pesisir dan pengendalian perubahan iklim.

Dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Senin, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menjelaskan bahwa rehabilitasi mangrove berguna untuk mempertahankan kestabilan bentang alam pesisir, salah satunya mencegah berkurangnya luas daratan akibat abrasi serta mereduksi dampak dari tsunami.

"Mangrove yang masih baik itu adalah tempat menyekuestrasi CO2 yang disimpan dalam bentuk biomassa pohon atau karbon dan juga menyimpan karbon yang luar biasa di tanah. Ini potensi besar kita dalam rangka juga konteks blue carbon economy," katanya.

Harapannya, ujar Alue, mangrove dapat menjadi penyokong dalam usaha untuk mendorong ekonomi hijau, seperti dalam bentuk perdagangan karbon atau usaha jasa lingkungan serta membantu Indonesia mencapai target reduksi emisi gas rumah kaca.

Menurut data KLHK, saat ini terdapat sekitar 3,36 juta hektare lahan mangrove yang terdiri dari mangrove dengan tutupan lebat seluas 3,15 juta hektare, tutupan sedang 167 ribu hektare dan tutupan jarang sekitar 42.779 hektare.

Sementara luasan berpotensi ekosistem mangrove seperti wilayah abrasi dan yang sudah terbuka tutupannya berada di kisaran 700.575 hektare.

Terkait rehabilitasi mangrove, pemerintah sejak 2020 telah menjadikannya bagian dari Program Pemulihan Nasional (PEN) melalui penanaman bibit mangrove. KLHK bekerja sama dengan BRGM juga mempercepat rehabilitasi mangrove, termasuk di 600 ribu hektare lahan yang menjadi target BRGM di sembilan provinsi.

Kepala BRGM Hartono menyebut percepatan rehabilitasi mangrove tidak hanya untuk perbaikan lingkungan, tapi juga penciptaan lapangan pekerjaan, terutama di masa pandemi.

"Percepatan rehabilitasi mangrove tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya perbaikan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat pada masa pandemi. Ke depan, rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat aspek kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih berkelanjutan," ujar Hartono.

Dari target 600.000 hektare rehabilitasi mangrove sampai 2024 itu rinciannya adalah pelaksanaan rehabilitasi 29.500 hektare pada 2021, 228.200 hektare pada 2022, 199.675 hektare pada 2023 dan pada tahun 2024 pelaksanaan rehabilitasi mangrove seluas 142.625 hektare.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2021