BKKBN lantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama

BKKBN lantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama

Potret Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam pelantikan empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang diterima Antara bersama keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/10/2021). ANTARA/HO-BKKBN.

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan bergabung untuk mengatasi permasalahan terkait kependudukan, seperti total fertility rate (angka kelahiran total) dan stunting (kekerdilan).

"Selamat kepada saudara yang sudah dilantik, saudara memiliki tugas yang sangat penting dan strategis,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Keempat pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik tersebut, yakni Sunarto SE, MM sebagai Inspektur Wilayah II, Dr. Faharuddin SST, M.Si sebagai Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Shodiqin SH, MM sebagai Kepala Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta, dan dr. Ni Luh Gede Sukaniasih, M.For. MARS sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.

Baca juga: Tangani stunting di desa, Kemendes PDTT-BKKBN integrasikan data

Dalam acara tersebut, Hasto mengatakan saat ini pihaknya sedang berada di persimpangan, karena menghadapi permasalahan kompleks yang sama, yakni mengkondisikan kuantitas penduduk dan menurunkan total fertility rate (TFR) di semua provinsi.

Meskipun pernah berhasil menurunkan angka TFR dan membangun sumber daya manusia yang lebih baik, hingga kini masih ada provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi.

Menurut Hasto, jumlah penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak pada perekonomian negara serta menimbulkan kompleksitas bar,  seperti pada aspek aglomerasi yang ditumbuhkan dari kependudukan.

Hal tersebut, katanya, perlu benar-benar di perhatikan, karena Indonesia ditempatkan ke dalam empat besar negara yang memiliki kekuatan ekonomi pada tahun 2050, sebab memiliki potensi SDM dan lahan yang banyak, sehingga dapat memicu pertumbuhan industri.

“Negara-negara yang penduduknya besar diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru di tahun 2050", kata dia.

Permasalahan kedua, lanjutnya, adalah stunting yang mempengaruhi kuantitas SDM di Indonesia. Saat ini baru provinsi DI Yogyakarta dan Bali yang telah memiliki TFR cukup terkendali.

Baca juga: BKKBN atasi stunting lewat edukasi pengasuhan pada keluarga

Baca juga: BKKBN: Kunci penuntasan stunting berasal dari pola asuh keluarga


Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, Hasto berharap dengan dilantiknya empat pejabat baru tersebut dapat memberikan perubahan dan bekerja keras bersama-sama untuk menyukseskan rangkaian program dan tugas yang dimiliki BKKBN.

“Saya menunggu apa yang akan saudara perbuat dalam 100 hari pertama kerja, yang membawa perubahan. Momentumnya sangat tepat ketika anda menyusun program 100 hari kerja untuk memulai kehidupan di tahun 2022, kemudian menyukseskan program di tahun 2022 dengan baik,” kata Hasto.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Akhir tahun, BKKBN targetkan vaksinasi 90 persen keluarga di Batam

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar