Dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa, Juru Kampanye Kaoem Telapak Rahmadha menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah arah yang baik, meski fungsi pemantauannya perlu lebih diperketat untuk menjaga kelestarian hutan.
"Saat ini mekanismenya lebih transparan. Dari ISPO yang baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. ISPO baru sudah mengadopsi penerapan transparansi, termasuk metode rantai pasok yang memungkinkan sumber tandan buah segar (TBS) diketahui dan dilacak dalam rantai pasokan," kata Rahmadha.
Baca juga: Sertifikasi ISPO perkebunan sawit dinilai lebih cepat
Dia menjelaskan laporan yang dibuat Kaoem Telapak berkolaborasi dengan LSM lingkungan internasional, Environmental Investigation Agency yang berbasis di Inggris menemukan bahwa penetapan ISPO baru melalui Perpres adalah hal positif yang diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Dia juga menyambut baik langkah yang mewajibkan ISPO untuk perusahaan perkebunan dan pekebun. Bagaimana sertifikasi dalam sistem yang baru dilakukan oleh lembaga sertifikasi untuk menjaga independensi. Langkah positif lain adalah pembentukan Komite ISPO yang terdiri atas perwakilan pemangku kepentingan dan Komite Pengarah ISPO.
Namun, laporan itu juga menemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti pemantau independen sebagai bagian dari Komite ISPO.
"Peraturan pelaksanaan tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang fungsi pemantauan independen ini, sehingga akan mempersulit fungsi dari monitoring yang dilakukan pemantau independen," katanya.
"Jika pemerintah serius ingin menjadikan ISPO sebagai cap yang sahih bahwa kelapa sawit Indonesia sudah dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, harusnya penguatan ISPO terus berjalan," tambah Rahmadha.
Dalam kesempatan tersebut, Denny Bhatara, yang juga juru kampanye Kaoem Telapak mengatakan penguatan standar keberlanjutan di sektor kelapa sawit di Indonesia dapat membantu usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberadaan hutan.
Baca juga: Kementan: 755 perkebunan sawit telah bersertifikat ISPO
Baca juga: Kementan: Sertifikasi ISPO sejalan dengan tujuan SDGs
Denny mengatakan selain penguatan ISPO, diharapkan moratorium izin di hutan primer dan gambut serta untuk perkebunan sawit benar-benar dapat dijalankan agar dapat berkontribusi dalam usaha menjaga hutan.
"Kalau kedua instrumen ini benar-benar dijalankan, artinya low enforcement dijalanka, kemudian mekanisme pengawasan lembaga sertifikasi dan lainnya dijalankan, menurut saya sudah cukup untuk menjaga hutan kita dari kerusakan," kata Denny.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
