"Pemerintah tidak bermasalah dengan kritik pers, itu (kritik) kita jadikan masukan untuk perbaikan, yang penting penuhi etika jurnalistik," katanya dalam sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, Rabu.
Ia menjelaskan pers merupakan salah satu pilar demokrasi dan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan bangsa.
Oleh karena itu, Menkominfo mengusulkan peningkatan kredibilitas dan karakter pers Indonesia melalui sejumlah kriteria kebebasan pers yang berkarakter.
"Kami mendukung peningkatan perlindungan keamanan insan pers di lapangan. Kita perlu memelihara independensi pers, kami usulkan ke Dewan Pers dan PWI pusat, kebebasan pers yang berkarakter," katanya.
Kebebasan pers yang berkarakter, menurut Tifatul, adalah bermoral, jujur, bertanggung jawab, antikorupsi, peduli pada rakyat kecil, dan profesional.
"Dengan hal ini maka bisa meningkatkan kepercayaan pada pers dari masyarakat dan tidak mudah terkooptasi kekuatan politik dan kapital. Kami mengajak pers mencari solusi bagi masalah bangsa," katanya.
Menkominfo juga mengajak pers agar memberi edukasi kepada rakyat, membantu menyejahterakan bangsa, membangun demokrasi, meningkatkan martabat bangsa dan berpihak pada keadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
Peringatan HPN 2011 di Aula El Tari, Kompleks Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, itu dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono.
(P008)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
