Mereka menyerahkan memorandum yang meminta pemerintah koalisi Perikatan Nasional 2.0 untuk ikut prihatin dengan keengganan parlemen mengagendakan Pandora Papers dalam sidang parlemen.
Memorandum tersebut diterima oleh Mas Ermieyati, Wakil Menteri Bidang Parlemen dan Undang-Undang di Kantor Perdana Menteri, dan pihak oposisi yang diwakili oleh Ketua Oposisi Parlemen Malaysia yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim.
Menurut perwakilan LSM Gegar, Ruslan Ismail, Pandora Papers sepatutnya dibahas dalam sidang parlemen sejak beberapa hari lalu setelah diusulkan oleh Anwar Ibrahim.
Ruslan mengatakan rakyat Malaysia ingin tahu bagaimana uang sebanyak itu dibawa keluar dan berada di bank-bank luar negeri.
Baca juga: Anwar Ibrahim usul Pandora Papers diperdebatkan di parlemen
"Kami pembayar cukai, kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi kita ingin menyampaikan ketidakpuasan kami dan mendesak parlemen membincangkan perkara ini supaya rakyat tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ini satu jumlah yang besar yang mungkin melibatkan kepentingan umum," katanya.
Dia mengatakan implikasi dari publikasi ini sangat serius dan wajib dibahas segera di Parlemen Malaysia.
Sementara itu dalam pernyataan sebelumnya, Anwar Ibrahim mengatakan laporan Pandora Papers yang dipublikasikan pada 3 Oktober telah menyebut nama-nama warga Malaysia, yakni Menteri Keuangan Zafrul Tengku Abdul Aziz, Wakil Menteri Keuangan Yamani Hafez Musa, mantan Menteri Keuangan Daim Zainuddin, anggota parlemen Bagan Datuk dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, dan anggota parlemen Selayang Willian Ong.
Pandora Papers adalah bocoran 12 juta dokumen oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif (ICIJ) yang mengungkap aset tersembunyi dari sejumlah tokoh berpengaruh.
Baca juga: Anggota DPR: Pandora Papers ungkap skema penghindaran pajak
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2021
