Sufmi Dsco minta Polri dan OJK tindak pinjaman online ilegal

Sufmi Dsco minta Polri dan OJK tindak pinjaman online ilegal

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA/HO-DPR RI/am

Saya meminta Polri dan OJK untuk menindak tegas serta memberantas maraknya penipuan pinjol ilegal tersebut
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindak tegas maraknya penipuan pinjaman online (Pinjol) ilegal yang telah meresahkan masyarakat.

"Saya meminta Polri dan OJK untuk menindak tegas serta memberantas maraknya penipuan pinjol ilegal tersebut," kata Dasco dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut Dasco, masalah pinjaman online ilegal adalah permasalahan krusial dan meresahkan masyarakat, ada yang terganggu secara psikis, depresi, bahkan bunuh diri karena merasa tertekan.

Dasco mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi saat ini, lanjut dia, marak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan aksi-aksi penipuan seperti pinjaman online ilegal yang berbasis digital.

Baca juga: Kapolri perintahkan jajaran tindak tegas Pinjol ilegal

Baca juga: Kominfo putus akses 4.873 konten fintech ilegal sejak 2018


"Saya fikir, tidak hanya pelaku ya, tetapi pihak kepolisian juga harus memberikan efek jera kepada para investor dari pinjaman online ilegal yang kerap melakukan aksi teror kepada masyarakat yang menjadi korban pinjol," ucap Dasco menegaskan.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menilai maraknya pinjol ilegal juga harus menjadi indikator bagi otoritas keuangan untuk introspeksi dan melakukan evaluasi bagi lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Saya mendorong pemerintah dan otoritas keuangan agar segara memperkuat perbankan untuk rakyat kecil, koperasi, dan UMKM. Berikan akses dan prosedur yang lebih mudah serta perluas jangkauan hingga ke seluruh pelosok negeri," ujar Dasco.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Bendera Indonesia dilarang berkibar, DPR berharap efektivitas satgas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar