Artikel

Mendorong UMKM "melek" digital

Oleh Ganet Dirgantara

Mendorong UMKM "melek" digital

Sejumlah perajin menyelesaikan pembuatan batik di industri rumahan di Rusun Marunda, Jakarta, Selasa (14/7/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI bersama DPD RI dan DPR RI menekankan pentingnya peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi.

Mengacu kepada pidato Presiden tersebut merupakan hal penting untuk mendorong agar UMKM naik kelas. Kalau mengacu kepada Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 sebesar Rp16.434,2 triliun, maka sebesar 60 persen di topang UMKM.

Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memacu tumbuhnya UMKM dengan menyediakan fasilitas mulai dari lokasi hingga mendukung promosi melalui pengadaan Jakpreneur.

Namun di tengah pandemi saat ini penting bagi UMKM untuk menguasai teknologi informasi terutama untuk pemasaran mengingat hampir semua bidang usaha saat ini bermain di dunia maya.

Bahkan dapat dipastikan pelaku usaha yang tidak memanfaatkan teknologi berbasis internet dipastikan akan tertinggal, minimal mempromosikan produknya menggunakan layanan media sosial dan grup-grup pertemanan.

Bahkan dalam situasi pandemi COVID-19, perkembangan inovasi di bidang teknologi semakin cepat seiring bergesernya kebutuhan masyarakat ke arah digital.

Semakin dinamisnya industri digital ini tentu harus diimbangi dengan strategi yang adaptif oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mampu dioptimalisasi untuk mengembangkan usaha dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Kadin DKI data 10 usaha potensial tumbuh di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: BI DKI perkirakan ekonomi Jakarta triwulan III-2021 tetap positif
Salah satu pelaku UMKM yang menempati lokasi binaan (lokbin) di Pintu Barat Barat Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (29/9/2021). ANTARA/Sihol Hasugian (ANTARA/Sihol Hasugian)
Transformasi
SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso mengatakan selama pandemi perbankan dituntut untuk mendorong pelaku UMKM agar dapat bertransformasi ke platform digital.

Hal ini selaras dengan upaya pemerintah yang terus mendorong pelaku UMKM untuk menguasai teknologi informasi termasuk memanfaatkan platform digital yang saat ini banyak tersedia.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital mencapai 15,9 juta atau 24,9 persen dari total pelaku UMKM yang sekitar 65 juta unit.

Jumlah ini meningkat signifikan selama pandemi COVID-19, sebelum pandemi pelaku UMKM yang terhubung dalam platform digital baru sebanyak 8 juta UMKM. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk ke bisnis digital pada tahun 2024.

Perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengembangkan UMKM dalam negeri agar bisa bersaing. Salah satunya adalah dengan upaya digitalisasi.

Karena itu, pemerintah secara berkesinambungan mengajak para pelaku ekonomi dan juga pelaku startup berpartisipasi secara aktif mendukung proses digitalisasi ini.

Perkembangan digital yang pesat dan masif harus disambut sebagai momentum untuk beradaptasi agar bisnis dapat tumbuh lebih cepat dan mampu bersaing, meski masih dibayangi pandemi.

Dengan bertransformasi ke dunia digital diharapkan UMKM dapat bangkit dan naik kelas agar bersama-sama mendukung upaya pemulihan ekonomi.

Mengenai peran perbankan dalam mendorong digitalisasi UMKM, seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menargetkan porsi pemberian kredit bagi UMKM di perbankan mencapai 30 persen pada 2024.

Target sebesar itu ditetapkan mengingat masih terbatasnya porsi pembiayaan bagi perbankan. Padahal dukungan perbankan sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi.

Bank Indonesia (BI) menyebut total pembiayaan UMKM per Juni 2021 baru mencapai Rp1.135 triliun atau 20,51 persen dari total kredit perbankan. Sementara dari hasil survei sebanyak 69,5 persen UMKM belum menerima kredit. Dari jumlah itu sebanyak 43,1 persen sebenarnya membutuhkan kredit dengan total nilai Rp1.605 triliun.

Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, Bank Indonesia menerbitkan aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudential (RPIM). Dengan aturan ini, perbankan yang tidak memiliki keahlian dalam pembiayaan UMKM secara langsung diberi opsi untuk turut serta mendukung UMKM.

Saat ini dunia digital terus bergerak ke arah yang tepat sesuai harapan pemerintah, untuk itu pelaku usaha dituntut secara aktif perlu menambah ilmu dan wawasan agar tak ketinggalan atau kalah bersaing. Apalagi, potensi ekonomi digital di Indonesia dinilai masih berpeluang besar.

Baca juga: Usai diresmikan, 72 pelaku UMKM tempati lokbin Stasiun Tebet
Baca juga: DKI berdayakan penghuni rusun olah hasil pertanian perkotaan
Pemprov DKI Jakarta pasarkan produk UMKM yang dilakukan daring melalui program "Jumat Beli Lokal" untuk menggenjot usaha mikro saat pandemi di Jakarta, Jumat (10/9/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Terbesar
Hasil survei dari Google dan Temasek mencatat, ekonomi digital Indonesia di 2025 diproyeksikan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi mencapai Rp1.826 triliun. Sedangkan hasil survei Bank Indonesia pada 2020 mencatat nilai transaksi ekonomi digital melalui e-commerce mencapai Rp253 triliun pada 2024.

Direktur Utama Yokke, perusahaan penyedia platform pembiayaan, Niniek S. Rahardja mengatakan, pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan akses pada permodalan.

Pelaku usaha juga perlu dilengkapi dengan platform yang memudahkan mereka untuk mengelola usahanya sehingga mereka tidak lagi direpotkan dengan hal-hal seperti pencatatan manual untuk penjualan dan inventori.

Para pelaku usaha membutuhkan platform yang dapat membantu mendigitalisasi usahanya terutama yang memiliki integrasi lengkap ke berbagai aplikasi layanan logistik, pembukuan, toko daring sampai dengan integrasi dengan berbagai marketplace.

Modal utama yang dibutuhkan seorang pengusaha sebenarnya adalah keberanian, kejelian menangkap peluang dan tentunya kreativitas.

Di era industri 4.0 yang penuh dengan kemajuan teknologi ini terdapat banyak peluang sekaligus alat yang tersedia untuk dapat mengelola dan mengembangkan usaha.

Chief Marketing Officer DOKU Himelda Renuat mengungkapkan, pandemi COVID-19 telah mengakselerasi pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari luring ke daring.

Pola konsumsi daring (online) yang kemungkinan besar akan menjadi permanen ini perlu didukung oleh sebuah ekosistem toko daring yang solid dan berkelanjutan. Salah satu aspeknya adalah cara toko daring tersebut menerima pembayaran dari pelanggannya yang juga dilaksanakan secara daring.

SedangkanKetua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengapresiasi dan berkomitmen untuk bersama-sama mendorong UMKM di Indonesia agar semakin digital dan naik kelas dengan menyelenggarakan pelatihan.

Dalam pelatihan ini, idEA juga akan menggandeng beberapa pakar digital yang tergabung dalam keanggotan idEA agar dapat secara langsung memberikan wawasan baru kepada pelaku UMKM.

Setiap perubahan yang terjadi di platform e-commerce anggota idEA tentu jadi bisa langsung disosialisasikan ke pelaku usaha untuk segera menyesuaikan strategi pemasarannya. Karena dunia e- commerce yang merupakan bagian industri digital juga terus berkembang menemukan bentuk terbaiknya, ungkap Bima.

Dengan berbagai penguatan terhadap pelaku UMKM di bidang digital maka upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat segera terwujud.

Karena itu, sudah sepatutnya membantu pelaku UMKM menggapai suksesnya demi kemajuan bangsa.
Baca juga: DKI berencana sulap taman dekat Terminal Grogol jadi kios UMKM
Baca juga: Menanti gereget "Jumat Beli Lokal"

Oleh Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemprov DKI jemput bola beri relaksasi perizinan UMK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar