Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sulsel Syaiful saat merilis kinerja APBN Sulsel Triwulan III Tahun 2021 di Makassar, Jumat, mengatakan penyerapan dana PEN itu terkonsentrasi dalam empat klaster.
"Hingga triwulan tiga ini, dana PEN yang terserap terkonsentrasi dalam empat klaster dan terbesar ada pada klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp11,26 triliun," ujarnya.
Syaiful menjelaskan, realisasi PEN tertinggi kedua adalah klaster perlindungan sosial yang telah terealisasi Rp3,92 triliun dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan sosial tunai, prakerja, BLT Desa, dan bantuan kuota internet.
Upaya pemerintah dalam menanggulangi penambahan jumlah pengangguran dilaksanakan dalam bentuk padat karya di beberapa kementerian yang tergabung dalam klaster program prioritas.
"Jumlah anggaran yang telah terealisasi di klaster program prioritas mencapai Rp992,82 miliar. Sedangkan di klaster Kesehatan, penyaluran mencapai Rp930,41 miliar berupa klaim COVID-19 dari 101 RS, iuran JKN, dan penanganan COVID-19 pada Dipa Satker," katanya.
Syaiful mengatakan, dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah telah menjalankan program kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (Umi).
PEN juga digunakan dengan menghadirkan program keringanan utang bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.
Dia menuturkan jika program ditujukan juga untuk debitur kredit kepemeilikan rumah sederhana dan perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah.
"Itu ada 1.832 BKPN senilai total Rp42,45 Miliar dan 1.060 surat pemberitahuan kepada debitur telah direalisasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat," ucapnya.
Baca juga: Sulsel percepat penyelesaian proyek penggunaan dana PEN
Baca juga: DJPB: Realisasi APBN dan program PEN mampu jaga ekonomi Sumsel
Baca juga: Realisasi dana PEN Rp237,54 triliun di semester pertama 2021
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
