Kemenkeu: APBN 2022 akan antisipatif dan responsif hadapi endemi

Kemenkeu: APBN 2022 akan antisipatif dan responsif hadapi endemi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. (ANTARA/Sella Panduarsa Gareta/am.)

Ke depan kita harus mempersiapkan diri menuju kebiasaan baru, living with endemi. Kita harus mengendalikan penularan terus dan melindungi masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan akan tetap antisipatif, responsif, dan fleksibel, dalam merespons ketidakpastian, termasuk terkait terjadinya endemi.

“Ke depan kita harus mempersiapkan diri menuju kebiasaan baru, living with endemi. Kita harus mengendalikan penularan terus dan melindungi masyarakat,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Webinar Bincang APBN 2022 di Jakarta, Senin.

Febrio menjelaskan tema kebijakan fiskal tahun depan adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang mengandung dua unsur penting.

Pertama, APBN 2022 tetap diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap.

Kedua, APBN 2022 diarahkan untuk mendukung reformasi struktural dalam mendukung akselerasi pertumbuhan serta menciptakan ekonomi kuat dan berkelanjutan di masa depan.

Untuk mendukung reformasi struktural tersebut maka APBN akan terus diarahkan dalam mendukung peningkatan produktivitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemudian untuk meningkatkan konektivitas yang merata, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap ekonomi, hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Baca juga: Kemenkeu nilai UU HPP berpotensi tekan defisit 2022

Sementara fokus utama APBN 2022 adalah terus melanjutkan penanganan COVID-19 serta menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya, memperkuat peningkatan SDM yang unggul, integritas, dan berdaya saing, serta terus meningkatkan adaptasi teknologi dan memperkuat desentralisasi fiskal untuk peningkatan sekaligus pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Berikutnya, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk menciptakan belanja negara yang lebih efisien, sinergis antara pusat dan daerah, fokus terhadap hasil serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi menambahkan APBN tahun depan juga digunakan untuk reformasi lainnya seperti memperkuat sistem kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, maupun memulihkan pariwisata.

“Kita sangat memahami bahwa walau kita masih dalam fokus menangani pandemi tapi kita juga tidak ingin kehilangan kesempatan, tidak ingin terjadi opportunity lost sehingga bersama dengan reformasi lain,“ ujarnya.

Baca juga: Di DPR, Sri Mulyani paparkan fokus belanja pemerintah pusat tahun 2022

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Presiden minta menteri waspadai berlanjutnya pandemi pada 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar