Kairo (ANTARA News) - Aksi unjuk rasa antipemerintah di Bahrain kian membara, namun belum berimbas pada keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara mungil kaya minyak di Teluk itu.

"WNI di sini belum darurat untuk dievakuasi karena mereka masih dalam kondisi aman," kata Dubes RI untuk Bahrain, Agus Salim yang dihubungi ANTARA dari Kairo, Sabtu.

Jumlah WNI di Bahrain berkisar 8.000 orang terdiri atas 5.623 tenaga kerja wanita (TKW), tenaga profesional 877 orang, 19 orang staf KBRI dan keluarga mereka, delapan mahasiswa, dan sejumlah perawat di beberapa rumah sakit.

KBRI Manama sendiri baru berusia dua bulan, yang diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Netalegawa pada 29 Desember 2010 bersama dengan sepuluh Perwakilan RI di sejumlah negara sahabat.

Selain Bahrain, KBRI yang baru dibuka itu mencakup KBRI Baku (Azerbaijan), KBRI Sarajevo (Bosnia dan Hezergovina), KBRI Quito (Ekuador), KBRI Astana (Kazakhstan), KBRI Zagreb (Kroasia), KBRI Muskat (Oman), KBRI Panama City (Panama), KBRI Maputo (Mozambik), Konsulat Jenderal RI Tawau (Malaysia), dan Perwakilan Tetap RI ASEAN di Jakarta.

Agus Salim, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Fungsi Politik di KBRI Kairo itu, mengungkapkan bahwa pembangunan gedung KBRI Manama sedang dalam proses perampungan dan tak lama lagi akan ditempati.

"Halaman gedung KBRI cukup luas sehingga bisa digunakan untuk evakuasi sementara WNI bila keadaan memburuk," katanya.

Sementara itu, oposisi Bahrain terus menuntut pemerintah mundur kendati Raja Bahrain Hamad Bin Isa Al Khalifa pada Jumat menawarkan dialog untuk membendung gejolak politik di negara itu.

Unjuk rasa akbar pada Jumat sedikitnya menewaskan lima orang akibat bentrokan dengan polisi dan puluhan orang lagi cedera.

Aksi protes itu dinilai sebagai imbas dari tuntutan serupa di Tunis dan Mesir yang menumbangkan presiden mereka.
 (M043/M016/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011