Ini pandangan fraksi DPRD DKI terhadap perubahan APBD 2021

Ini pandangan fraksi DPRD DKI terhadap perubahan APBD 2021

Situasi Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021). ANTARA/Ricky Prayoga.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyampaikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI, Selasa.

Setelah melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) sebagai landasan pembentukan Perda Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2021 disepakati sebesar Rp79,52 triliun.
​​
Baca juga: DPRD DKI minta operasional panti terjamin di tengah efisiensi APBD

Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) menindaklanjuti 66 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meski sudah sebagian terselesaikan.

"Kami mendorong semangat tertib administrasi keuangan tetap dijalankan sehingga keuangan daerah dapat diselamatkan, supaya rasionalisasi belanja pegawai dipertimbangkan dan diharapkan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi tanpa banyak temuan," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Panji Virgianto.

Kemudian Fraksi Partai Gerindra meminta Pemprov DKI melakukan terobosan pemulihan ekonomi Jakarta di tengah pandemi COVID-19, salah satunya memberlakukan kembali program relaksasi pajak atau insentif fiskal untuk meringankan masyarakat.

"Khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan PBB-P2, serta perlunya dilakukan pemungutan pajak secara door to door mengingat masih tingginya piutang pajak sebagai realisasi dari tagihan pajak daerah," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Syarifudin.

Selanjutnya, Fraksi PKS pada salah satu pandangannya meminta Pemprov DKI agar meningkatkan alokasi anggaran untuk PKK dan Posyandu, mengingat peran yang vital dalam membangun kesehatan mental dan pemulihan keluarga di lingkungan masyarakat usai pandemi COVID-19.
​​
"Meredanya pandemi juga membuat kegiatan-kegiatan PKK posyandu Dasawisma dan Jumantik bisa digiatkan kembali sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi kesehatan masyarakat sehingga membutuhkan peningkatan anggaran," ucap anggota Fraksi PKS DPRD DKI Karyatin Subiyantoro.
​​
Baca juga: DPRD nilai wajar turunnya sebagian besar target pendapatan DKI

Adapun Fraksi Partai Demokrat dalam salah satu pandangannya menginginkan pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Makro dan Mikro yang ditugaskan kepada BUMD, sebab ada tenggat waktu yang perlu diprioritaskan di tengah darurat sampah yang terjadi di Kota Jakarta.

"Mengingat timbunan sampah di TPST Bantar Gebang sudah memasuki fase kritis yang dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk berupa longsor jika tidak segera dicarikan solusinya," ujar Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Wita Susilowaty.

Lalu Fraksi PAN berharap Pemprov DKI memperhatikan pemulihan kesehatan masyarakat setelah pandemi COVID-19 meskipun target vaksinasi sudah tercapai.

"Dengan terus mengoptimalkan pencegahan melalui 3T Testing Tracing Treatment serta melakukan tes Covid-19 secara masif untuk mengurangi penyebaran dan juga dapat melaksanakan penggratisan biaya PCR di tempat pelayanan masyarakat," tutur anggota Fraksi PAN DPRD DKI Riano P Ahmad.

Sementara, Fraksi PSI meminta Pemprov DKI menambah anggaran biaya penebusan ijazah melalui Yayasan Beasiswa Jakarta, meskipun penambahan sempat dilakukan Pemprov sebesar Rp1 miliar namun hanya tersalurkan untuk 370 siswa.

"Padahal berdasarkan temuan PSI di lapangan ketika reses ataupun menerima aduan masih banyak anak-anak yang kesulitan untuk menebus ijazah mereka," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana.

Selanjutnya, Fraksi Partai NasDem menggiatkan Pemprov DKI agar merealisasikan seluruh lokasi peningkatan kualitas permukiman dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Kemukiman Dalam Rangla Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.

Baca juga: DKI mampu capai pendapatan daerah 97,65 persen pada 2020

"Hal ini dikarenakan masih banyaknya ditemukan beberapa daerah yang membutuhkan penataan pemukan secara terpadu. Terutama dalam aspek penataan fisik lingkungan yang masih kurang maksimal dan banyak yang tidak terealisasikan," ucap anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Hariadi Anwar.

Fraksi Partai Golkar mendorong Pemprov DKI fokus memprioritaskan program anggaran fase perubahan APBD DKI 2021 untuk penanganan banjir penanggulangan bencana ataupun program yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

"Mengenai penanganan banjir kami berharap pembangunan suumur resapan pembangunan tanggul pengaman pantai penambahan pompa mobile dan normalisasi sungai menjadi prioritas," tutur Judistira Hermawan, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI.

Adapun Fraksi PKB-PPP dalam salah satu pandangannya meminta agar Pemprov DKI segera mengatasi permasalahan banjir rob yang terjadi di pesisir utara Jakarta ataupun banjir lokal akibat tingginya curah hujan dan banjir sungai.

"Masalah Banjir Rob di pesisir utara sampai sekarang masih terus terjadi, menunjukkan masalah banjir rob belum teratasi sebagaimana diharapkan," kata Sekretaris Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Yusuf.

Baca juga: Realisasi pengendalian banjir DKI Jakarta terendah pada 2020

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Seluruh pegawai dan anggota DPRD DKI akan tes usap

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar