Anggota DPR: Bawaslu harus bekerja proporsional awasi pemilu

Anggota DPR: Bawaslu harus bekerja proporsional awasi pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/HO-Aspri/am.

Bawaslu harus merawat jejaring masyarakat sipil yang telah berpartisipasi dalam pemantauan pemilu.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan Bawaslu harus berani dan menunjukkan integritas tinggi serta bekerja secara profesional dan proporsional dalam pengawasan pemilu dan pilkada.

Guspardi Gaus menilai pengawasan pada Pilkada 2020 berjalan baik. Namun, Bawaslu terkadang harus "berkelahi" dengan KPU dan DKPP untuk menjaga netralitas serta menegakkan aturannya.

"Masih banyak temuan dan catatan diberikan Bawaslu dalam setiap tahapan pilkada yang perlu perbaikan dan penyempurnaan," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI itu menilai Bawaslu sebagai pengawas dalam setiap tahapan pemilu harus berani menunjukkan perannya sebagai "wasit" yang adil, tegas, dan berani menindak setiap pelanggaran yang terjadi.

Oleh karena itu, menurut dia, Bawaslu harus lebih menampakkan peran dan fungsinya. Jika ada pihak yang melakukan kesalahan, harus berani menyatakan salah.

"Peran masyarakat juga harus didorong agar berani melapor ke Bawaslu setempat jika melihat adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran," ujarnya.

Guspardi memandang perlu Bawaslu memperkuat jajaran pengawas pemilu dengan kapasitas dan kemampuan yang merata di seluruh wilayah pemilihan.

Selain itu, Bawaslu harus merawat jejaring masyarakat sipil yang telah berpartisipasi dalam pemantauan pemilu sehingga sinergitas dan efektivitas serta kerja sama kelembagaan perlu terus ada pembinaan.

"Harapannya agar kompetisi dalam pemilu dan pilkada berjalan dengan fair dan dapat menghasilkan para pemimpin yang berkualitas untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.

Baca juga: Mendagri minta Bawaslu utamakan independensi sebagai pengawas pemilu

Baca juga: Kemenkumham tak respon surat Bawaslu soal status Orient Riwu Kore


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Disahkan, ini 4 pilar UU HKPD

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar