Pemerintah Diminta Fokus Kembangkan Kualitas Film

Pemerintah Diminta Fokus Kembangkan Kualitas Film

Warga berjalan dibawah poster film di sebuah pusat perbelanjaan, Jakarta, Minggu (20/2). Motion Pictures Association of America (MPAA) dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (Ikapifi) akan menghentikan peredaran film import mereka di Indonesia memprotes bea masuk atas hak distribusi film impor. (ANTARA/Paramayuda)

Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus lebih fokus dalam mengembangkan kualitas film, sehingga ke depan industri film nasional dapat meningkat, kata pengamat perfilman dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fajar Junaedi.

"Pemerintah sebaiknya fokus bagaimana meningkatkan kualitas film Indonesia, karena saat ini industri film negeri ini berada pada titik nadir," katanya pada diskusi "Quo Vadis Industri Film Indonesia" di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, film Indonesia saat ini lebih banyak yang menampilkan hantu, mistik, dan seks. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas film Indonesia agar mampu bersaing dengan film-film asing.

"Pemerintah belum mengetahui petunjuk yang tepat bagaimana menuju industri film yang bagus di Indonesia. Upaya yang dilakukan baru sebatas hitung-hitungan ekonomi dengan menaikkan pajak film impor yang masuk Indonesia," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah belum mengetahui industri film secara keseluruhan, tetapi baru sepotong-sepotong, sehingga aturan yang dibuat hanya secara hitung-hitungan ekonomi bukan pada peningkatan kualitas film nasional.

"Kenaikan pajak impor film yang diterapkan pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk memboikot film impor," kata dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Ia mengatakan, upaya pemboikotan film impor di Indonesia sebenarnya pernah dilakukan pada 1960-an. Pada 1956 hingga 1966 film impor dari Amerika Serikat (AS) mencapai 500 film dan negara lain 100 film, sedangkan produksi film Indonesia hanya 58.

Oleh karena itu, menurut dia, pada 1960-an sudah ada upaya memboikot film impor untuk meningkatkan nasionalisme.

"Proteksi terhadap film nasional sebenarnya sudah ada sejak dulu sebagai upaya menandingi film-film AS yang menggurita. Jadi, wajar jika pemerintah melakukan pajak tontonan terhadap film luar negeri," katanya.(*)

(L.B015*H010/H008)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011

THR sendat, pengamat sebut tingkat konsumsi menurun 50 persen

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar